dok. istimewa [kolase] / Bagaimana dengan fakta bahwa kepala Daerah dari PDIP merupakan yang terbanyak terjerat kasus korupsi, (19/9).
Jakarta -- PKS menepis pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal intoleransi di Kota Depok, Jawa Barat, meningkat. PKS juga menyindir dengan mengungkit tangisan elite PDIP saat harga BBM era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) naik, hingga soal kejutan ulang tahun untuk Puan Maharani di rapat paripurna DPR RI.
"Tuduhan bahwa Depok sebagai kota intoleran itu tidak valid dan terbantahkan. Hal ini bisa merujuk dengan beberapa argumen," kata juru bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Minggu (18/9/2022).
Kholid lalu memaparkan argumentasinya guna mengkonter soal intoleransi di Depok meningkat. Menurut Kholid, berdasarkan laporan resmi Kementerian Agama (Kemenag), indeks kerukunan beragama di Depok pada 2021 lebih tinggi dari rata-rata.
"Pertama, merujuk kepada laporan resmi dari Kementerian Agama, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2021. Kemenag menyatakan bahwa Depok memperoleh skor 72,7% lebih tinggi dari skor rata-rata Indeks Kerukunan Beragama Nasional. Indeks ini lebih valid dan mencerminkan realitas sosial," sebutnya.
Kedua, Kholid menyebut tokoh lintas agama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Depok telah membantah laporan Setara Institute yang melabeli Depok sebagai kota intoleran. Faktanya, sebut dia, tak ada diskriminasi dan pelarangan terhadap pendirian rumah ibadah di Depok.
"Ketiga, Pemkot Depok secara rutin memberikan insentif berupa program Bimbingan Rohani (Bimroh) kepada seluruh pemuka agama di Depok. Tidak ada segregasi sosial berdasarkan agama. Bahkan, ada tempat ibadah yang saling berdekatan satu dengan yang lain dan aman-aman saja," ucap Kholid.
"Keempat, studi dari Institute for Democracy, Security and Strategic Studies (IDESS) 2020 menemukan bahwa Depok salah satu kota yang aman dari konflik berdasarkan SARA," imbuhnya.
'Serangan' Balik PKS
PKS lalu balik 'menyerang' PDIP. PKS mulanya menyinggung soal kepala daerah yang terjerat korupsi. Kholid menyebut kepala daerah dari PDIP paling banyak terjerat korupsi.
"Jika Sekjen PDIP Hasto menuduh Depok kota intoleran, bagaimana dengan fakta bahwa kepala Daerah dari PDIP merupakan yang terbanyak terjerat kasus korupsi? Apakah ini termasuk prestasi?" ujar Kholid.
"Jadi baiknya, setop membanding-bandingkan kepala daerah. PKS mengkritik dan menolak kebijakan kenaikan harga BBM karena memang alasan dan rasionalitasnya tidak ada! Di tengah minyak dunia turun, di tengah ekonomi rakyat masih babak belur karena pandemi, kok tega-teganya naikkan harga BBM?" sambung dia.
Diketahui, saling serang antara PKS dan PDIP berawal dari sikap PKS yang tak kenal lelah menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. PDIP lalu bereaksi, dan saling serang pun terjadi.
Kembali ke Kholid. Dia mengklaim bahwa PKS mendukung atau tidak kenaikan harga BBM bukan karena oposisi atau koalisi dengan pemerintahan yang aktif.
"PKS pernah dukung kenaikan BBM di periode pertama SBY. Tetapi PKS juga pernah menolak kenaikan harga BBM di periode kedua SBY, meskipun PKS di koalisi. Jadi PKS objektif saja. Di luar atau di dalam pemerintahan PKS bisa menolak. PKS menolak bukan karena oposisi atau koalisi. PKS menolak karena suara hati rakyat dan nalar atau rasionalitas publik," terang Kholid.
Baru kemudian Kholid melontarkan sindiran ke PDIP. Dia mengungkit tangisan elite PDIP saat harga BBM era SBY naik dan kejutan selamat ulang tahun untuk Puan Maharani, yang diberikan dalam rapat paripurna DPR RI beberapa waktu lalu usai Presiden Jokowi menaikkan harga BBM.
"Lalu, bagaimana dengan PDIP? Dulu nangis bombay saat BBM naik. Sekarang? Rayakan ulang tahun di DPR saat BBM naik? Mana tangisan kalian dulu itu?" pungkas Kholid.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menantang PKS untuk menyampaikan data prestasi Kota Depok selama dipimpin kader PKS. Hasto menyebut, yang meningkat di Depok justru intoleransi.
"Kota Depok lebih dari 17 tahun dipimpin PKS. Kalau memang PKS punya data keberhasilannya, tampilkan saja. Mengapa Kota Depok? Karena di situlah awalnya pucuk tertinggi PKS memimpin. Jadi itu bisa menjadi benchmark. Menurut penelitian para ahli, yang meningkat di Depok justru intoleransi," katanya.
"Karena itulah, sebelum mengkritik Pak Jokowi autokritik dulu. Mengapa? Sebab, mengelola negara itu jauh lebih kompleks dari pada kota," imbuh dia. (dw/*)