Politik Cerdas Memilih untuk kepentingan Publik dan Rumah Tangga Pemilih -->

Breaking news

Live
Loading...

Politik Cerdas Memilih untuk kepentingan Publik dan Rumah Tangga Pemilih

Wednesday 27 June 2018


Jakarta (MI)- Dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, Cahyo Gani Saputro, Sekjen Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (DPN ISRI) mengajak masyarakat dalam gerakan politik cerdas memilih, yang dimaksudkan dari gerakan ini adalah pemilih dapat mengukur dengan parameter yang disajikan sehingga memilih pemimpin yang dapat bermanfaat bagi orang banyak (publik) dan dapat dirasakan kemanfaatanya bagi rumah tangga masyarakat Indonesia, adapun parameter yang diuraukan tersebut sebagai berikut :

Dalam Pandangan *Politik dan Ideologi* dengan memilih Pemimpin yang tegas sikapnya berdiri pada konsensus kebangsaan yaitu terus mengawal Pancasila sebagai Dasar Negara, NKRI sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Sistem Sosial Masyarakat Indonesia, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara, Merah Putih sebagai Bendera Bangsa Indonesia, Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan Nasional serta menghargai kearifan lokal wilayah dan budaya Indonesia serta berani melawan ekstrimisme, intoleransi dan Terorisme.

Dalam pasangan *Ekonomi* memilih pemimpin yang berkomitmen meningkatkan hajat hidup orang banyak (publik) dengan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat hingga tercukupi pada garis standar hidup layak, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya serta dapat membentuk dan mengembangkan sentra-sentra produksi Rakyat serta meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah sehingga dapat terbukti kebutuhannya sesuai standar hidup layak.

Dalam pandangan *Kebudayaan* memilih pemimpin yang berkomitmen melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan di daerahnya sebagaimana semangat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Terkait dengan pendekatan bidang terkait dengan mandatory spending yaitu belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh Undang-Undang antara lain :
1. Pendidikan, Untuk Pemimpin Tingkat Provinsi berkomitmen pada pendidikan gratis pada pendidikan menengah baik SMA/SMK dan Untuk Pemimpin Tingkat Kota/Kabupaten berkomitmen pada pendidikan dasar gratis baik PAUD/TK, SD, SMP

2. Kesehatan
Memilih pemimpin yang mampu melakukan optimalisasi pelayanan thdp JKN / BPJS oleh Rumah sakit negeri dan swasta di daerahnya serta Peningkatan Alat Kesehatan pada Fasilitas kesehatan tingkat I dan khususnya Pusat Kesehatan Masyarakat.

3. Desa/Kelurahan
Memilih pemimpin yang mampu melakukan optimalisasi Dana Desa bukan hanya pada infrastruktur tapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat dan optimimalisasi BUMDes untuk meningkatkan ekonomi desa dan membentuk sentra-sentra produksi ekonomi masyarakat desa, serta dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa dengan program - program yang dapat di akses oleh desa.

Terkait dengan issue yang akan menjadi issue global dan masa depan antara lain :
1. Pangan dan Sumber Daya Agraria
Untuk memilih Pemimpin yang berkomitmen meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, sehingga petani dan nelayan sebagai produsen pangan dapat hidup diatas standar hidup layak, pemimpin dapat memacu meningkatkan produksi pangan dengan terobosan - terobosan program dan berani mengeluarkan perda stop relokasi lahan produktif untuk sektor pangan ke sektor lain.

2. Energi
Pemimpin yang dapat menciptakan energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat di wilayahnya, dengan misal pemanfaatan sampah, limbah pakan, limbah kotoran dan sumber daya lain yang dapat memproduksi sumber energi terbarukan.

3. Informasi dan Tehnologi Informasi
meningkatkan transparansi dengan mendorong e-budgeting, Informasi publik yang transparan tentang penggunaan APBD, memberikan ruang-ruang free Internet di ruang publik, mendorong digitalisasi dalam perdagangan dan produk daerah dengan pola pendampingan terkait dengan pemasaran dan distribusi produk masyarakat.

Baca juga : Pemkab Pacitan Rapat Persiapaan Pilgub Jatim 2018

Demikian parameter gerakan cerdas memilih sebagaimana telah diuraikan sekilas di atas, agar masyarakat pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara tepat dan dapat berpengaruh pada hajat hidupnya, dan gerakan memilih untuk tidak memilih (golput) belum menjadi solusi karena saat ini mau tidak mau kita di harapkan pada para calon yang ada yang harus dipilih untuk menjadi penyelenggara negara di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan memilih minimal kita dapat menghindari orang yang tidak layak dipilih berkuasa.



(Idra/*)