Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan Kabupaten Blora tahun 2018 yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu siang (8/8/2018).
Sebagai bentuk apresiasi, para KPM PKH Mandiri ini pun diberikan piagam penghargaan dari Pemerintah Kabupaten karena telah berani mengaku tidak miskin lagi dan mundur dari daftar penerima bantuan sosial, dimana secara otomatis keluar dari garis kemiskinan.
Pemberian piagam diserahkan langsung oleh Bupati Djoko Nugroho didampingi Kepala Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Republik Indonesia, Dr. Muhammad Arif Tasrif, dan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Blora, H.Arief Rohman.
Di depan Bupati dan para peserta rakor, Kunarwati menyatakan bahwa dirinya merasa malu dan merasa tidak pantas menerima bantuan sosial lagi karena hidupnya sudah berkecukupan setelah semua hutang terbayar dan bisa sawah sendiri hasil kerja kerasnya sebagai petani. Sedangkan suaminya sebagai tukang kayu.
Sementara itu, Kartini juga merasa sudah tidak pantas lagi menerima bantuan PKH karena dirinya sebagai petani telah berhasil dalam menanam cabai dan panen saat harga naik. Sehingga hasilnya sudah bisa dibelikan sapi untuk diternak.
Begitu juga dengan Sri Kundasah, ia mengaku bahwa kondisi ekonomi keluarganya sudah mapan semenjak suaminya bekerja sebagai mandor proyek dan sudah bisa membangun rumahnya. Sebelumnya, sang suami hanya seorang buruh bangunan. Dirinya kedepan ingin membuka usaha penjahit.
Mendengar pengakuan tiga perwakilan KPM PKH mandiri ini, Bupati pun merasa senang dan bangga kepada para KPM yang telah sadar dengan sendirinya dan berani jujur tentang kemampuan ekonominya.
“Bagus sekali ini, terimakasih kepada semua KPM yang mau mundur dari PKH. Saya berharap ini bisa menjadi contoh untuk masyarakat lainnya. Jangan seperti kemarin saat PPDB banyak orang mendadak mengaku miskin hanya untuk mendaftarkan anak sekolah. Justru kejujuran untuk menolak bantuan sosial seperti ini yang patut dicontoh dan diapresiasi,” ucap Bupati.
Agar ketiga perwakilan KPM ini bisa hidup lebih mapan lagi pasca menyatakan diri mundur dari PKH, Bupati pun berjanji akan memberikan bantuan untuk pengembangan usahanya. Kepada Sri Kundasah akan dibantu alat jahit sekaligus pelatihannya, kepada Kartini akan dibantu tambahan ternak sapi. Sedangkan Kunarwati akan dibantu pompa air agar sawahnya bisa terus ditanami.
“Ini baru tiga, kedepan saya ingin bertemua dengan semuanya. Mereka perlu diapresiasi dan didorong jangan sampai kembali menjadi penerima PKH. Para Camat, Kades, Lurah saya minta bisa menyadarkan masyarakatnya agar tidak selalu mengaku miskin jika memang sudah mampu,” lanjut Bupati.
Kepala Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Republik Indonesia, Dr. Muhammad Arif Tasrif dalam sambutannya juga merasa sangat bangga karena di Blora ada anggota PKH yang mundur lantaran sudah merasa mampu.
“Hal seperti ini patut diacungi jempol. Coba nanti saya minta foto dan sedikit profil ketiga ibu ini untuk saya muat di Jakarta sehingga bisa menginspirasi banyak pihak,” ujar Dr. Muhammad Arif Tasrif.
Baca juga : Kepala Desa Semuli Raya Realisasi Pembangunan Dengan Optimal, Termasuk Desa Terluas
Koordinator PKH tingkat Kabupaten Blora, Rohim, menyatakan, dari 44 KPM yang mundur itu paling banyak dari Kecamatan Bogorejo sebanyak 9 KPM mandiri, disusul Kecamatan Todanan 8 KPM, Kecamatan Kedungtuban, Cepu dan Banjarejo masing-masing 6 KPM, Kecamatan Ngawen, Jati, Sambong, Kunduran masing-masing 2 KPM, serta Kecamatan Japah 1 KPM. (Tim Berita Humas dan Protokol Setda Kab.Blora)