“Sering saya jelaskan ke TPAD, Pak Sekda dan Kepala Bappeda agar mengunakan keuangan ini betul-betul dapat dirasa masyarakat untuk jangka pendek dan jangka panjang. Semua harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurdin usai menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Gedung Danapala, Jakarta, Kamis (20/9).
Penyerahan penghargaan itu diberikan sejalan dengan pelaksanaan Rakernas Akuntasi dan Pelaporan Keuangan 2018. Kepri mendapat penghargaan sebagai provinsi yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut terhitung sejak anggaran 2013. Tahun lalu, penghargaan yang sama juga diserahkan Menkeu kepada Nurdin.
Nurdin, yang didampingi Sekdaprov H TS Arif Fadillah mengatakan, opini WTP ini bukanlah yang terakhir sistem pengelolaan keuangan. Ini adalah garis star agar semua pihak menggunakan keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat.
Nurdin mengatakan, ke depan, program-program yang tak memberi manfaat untuk masyarakat harus tak dilaksanakan lagi. Harus banyak kegiatan yang memberi daya dongkrak bagi peningjatan investasi.
“Pembangunan infrastruktur salah satu daya dongkrat untuk semakin menarik minat investor masuk. Itu salah satu fokus kita,” kata Nurdin.
Nurdin mendedikasikan penghargaan ini untuk para ASN dan seluruh pegawai Pemprov Kepri. Apalagi tim yang telah bekerja keras mempertahankan raihan opini WTP yang berturut-turut.
Tahun ini, penghargaan itu diberikan kepada delapan provinsi. Selain Kepri, ada DI Jogjakarta, Sumatera Barat, Gorontalo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peningkatan capaian opini WTP juga harus diiringi dengan pemanfaatan informasi pada laporan keuangan tersebut. Menurut Sri, laporan keuangan jangan hanya disimpan di lemari, tetapi informasinya juga harus dimanfaatkan dalam perencanaan, evaluasi dan pengambilan keputusan-keputusan strategis lainnya.
Sri mengatakan, indikator WTP yang diharapkan merupakan indikator pengelolaan keuangan daerah yang baik. Semua harus punya korelasi dengan tujuan akhir yang ingin dicapai.
Menurut Sri, banyak yang makin meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Dia memberi apresiasi kepada kementeria lembaga dan pemerintah daerah yeng mendapat opini terbaik.
“Ini menunjukkan bahwa semua memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata keloka keuangan negara. Semua terus meningkatkan transparansi akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan publik,” kata Sri.
Menurut Sri, dari delapan provinsi itu, banyak aspek yang diukur kinerjanya. Seperti dari sisi pertumbuhan ekonomi, rata-rata dari delapan provinsi ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Demikian juga dengan pengangguran, rata-rata dari delapan provinsi ini lebih rendah dari pemgangguran nasional. Jika nasional 5,88, rata-rata dari delapan provinsi ini hanya 5,22.
Baca juga : Tangsel, 683 Calon Legislatif Sudah Ditetapkan Sebagai DCT Pemilu 2019
Untuk Indeks Pembangunan Manusia, rata-rata delapan provinsi ini sebesar 69,86 lebih tinggi dari nasional yang hanya 69,55. Malah untuk IPM, Kepri sendiri berada di posisi nomor satu untuk Sumatera dan nomor empat se Indonesia. Humas. (Sp)