Setelah bertemu dengan Kapolres Tangsel, salah satu tokoh masyarakat, Julham Firdaus dengan di dampingi oleh beberapa warga, juga Supriadi selaku Sekertaris Camat Serpong. Enggan memberi komentar terkait kedatanganya di Mapolres Tangsel pada Jumat, 21/09/2018 malam.
Namun berbeda waktu sekira 20 menit, puluhan warga Buaran lainya dengan membawa sebundel data warga juga mendatangi Mapolres Tangsel untuk menyampaikan, bahwa pihaknya secara tegas menolak adanya #2019 ganti Presiden di Wilayahnya.
Willy Prakarsa salah satu warga Buaran yang menolak aksi tersebut di wilayahnya mengatakan, pertunjukan musik dan santunan yatim piatu bagus dan sangat di dukung, namun jangan di kemas menjadi sumber perpecahan yang dapat mengusik kedamaian wilayah.
"Kami sangat mendukung jika akan ada acara musik atau acara santunan yatim piatu, namun bukan untuk di kemas menjadi gerakan politik ganti Presiden. Ini sudah pasti dapat menyulut perpecahan sesama warga Buaran khususnya, saya memohon kepada pihak yang berwajib untuk mencabut ijin tersebut," kata Willy di Lobby Mapolres Tangsel.
Selain itu, Willy juga mengaku dirinya mewakili hampir seluruh warga Buaran yang tidak setuju akan berlangsungnya aksi pada tanggal 23 september mendatang dengan di perkuat data kependudukan dan pernyataan penolakan dari warga buaran.
"Kedatangan kami ke Polres Tangsel, di dukung dengan data penolakan lengkap dengan kartu tanda penduduk hampir seluruh warga Buaran, menolak acara tersebut karena mengandung unsur politik, bukan hanya warga Buaran, masyarakat Tangsel pada umumnya juga menolak," imbuh Willy
Baca juga : Mahasiswa Harus Aktif dan Energik
Sementara itu Kapolres Tangsel, AKBP Ferdi Irawan kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan lagi usul dari warga Buaran yang menolak aksi tersebut.
"Kami coba mempertimbangkan lagi usulan dari warga yang menolak aksi ganti presiden, intinya jika aksi tersebut mengandung provokasi akan kami amankan," tegas Ferdi. (Tb)