Ketua DPW LMI Wilayah Banten Dicky Wagey menyampaikan, peristiwa penolakan tersebut sebelumnya sudah diklarifikasi oleh Ketua Umum LMI, Hanny Pantouw di beberapa media online dan Tv bahwa LMI tidak terlibat dalam peristiwa tersebut.
Menurut Dicky, sebenarnya keberadaan LMI di Banten sejak tiga tahun lalu telah konsisten dalam mengembangkan dan memperkenalkan budaya Sulawesi Utara (Sulut) di Banten.
"Ya Sebenarnya selama ini kami telah konsisten mengembangkan dan memperkenalkan budaya Sulut di Banten yang kami cintai ini, seperti semboyan di mana bumi di pijak di situ langit di junjung," kata Dicky dengan didampingi oleh sejumlah pengurus DPW dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten Kota.
Selanjutnya Dicky mengatakan, melihat perkembangan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LMI sendiri, saat ini mulai mengalami pergeseran dari tujuan awal ia didirikan sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) Sosial, Budaya, sebagaimana tertuang dalam AD/ART LMI, yakni Pasal 11, dengan visi terwujudnya masyarakat adat yang mandiri, berbudaya, berdaulat dan bermartabat.
"Pasal 12 misi mewujudkan kehidupan masyarakat adat yang mandiri secara ekonomi, budaya berdasarkan nilai-nilai adat istiadat, berdaulat menurut ketentuan perundang-undangan dan bermartabat berdasarkan harkat dan nilai-nilai moral," imbuh Dicky
Tak hanya itu, Dicky dengan di dampingi oleh Wakil Ketua DPW LMI Wilayah Banyen Edwin Rorong, juga rekan kepengurusan lainnya seperti Hanny Rompis selaku Sekretaris DPW, Denny Tanod Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), Robet Palit Ketua Bidang Kebudayaan, Fajar Oktavianus Wakil Ketua Tangerang Selatan. Kemudian Ketua DPD Kota Tangerang Philip Karamoy mengatakan, pertimbangan lainnya juga saat memperhatikan tata kelola dalam bingkai logika berorganisasi yang tidak berjalan baik.
Dicky menjelaskan, Seperti, hasil rakernas yang sampai saat ini belum diterima laporan dan follow upnya. Kemudian terkesan adanya politik di LMI dan adanya benturan dengan ormas lainnya di Sulut yang berdampak di Banten. Belum lagi, soal peristiwa yang terjadi di Manado baru-baru ini yang kemudian berdampak ke Banten.
"Seharusnya DPP LMI memberikan dukungan moril dan dukungan organisasi, namun kenyataannya tidak ada. Bahkan beberapa kali kami mengalami kesulitan untuk menghubungi pihak DPP," jelas Dicky
Pihaknya pun, sangat prihatin dengan belum adanya langkah-langkah kongkrit terhadap diangkatnya budaya adat minahasa yang luhur dan yang mereka cintai. Baik secara nasional maupun kedaerahan yang kemudian menjadi pertimbangan tersendiri dalam mengambil keputusan untuk mundur sebagai pengurus LMI Banten.
Baca juga : ASN Pemprov Jabar Gunakan Pakaian Khas Santri
"Melihat sejumlah perbedaan itu, dan juga perbedaan sudut pandang ini, membuat sulit bagi kami untuk meneruskan kerjasama dalam upaya menjalankan roda organisasi LMI kedepannya. Oleh sebab itu, kami pengurus DPW dan DPD Kabupaten Kota LMI Banten, sepakat menyatakan untuk mundur dan tidak terlibat lagi dalam ormas LMI. Adapun nanti ada kepengurusan baru dari LMI DPW Banten, itu bukan kepengurusan dari LMI DPW Banten sebelumnya." Tutup Dicky [tb]