Harus hati-hati betul lho, ini libur akhir tahun, ada tahun baru, momen sosial-ekonominya sangat signifikan termasuk ini waktunya UMKM mencari rezeki, momen pemulihan ekonomi. Jangan sampai mogok kerja membuat pasokan BBM membuat orang-orang kecil menjadi kesulitan, dok.ist (25/12).
Jakarta - PT Pertamina (Persero) diminta untuk meningkatkan koordinasi seiring adanya rencana mogok pekerja pada 29 Desember 2021-7 Januari 2022. Tuntutan ancaman mogok yang meminta direktur utama perusahaan migas tersebut dicopot dinilai sebagai hal yang kurang mendasar.
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Mufti Anam. Rencana aksi mogok itu dinilai akan memengaruhi hajat hidup banyak orang, apalagi bersamaan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.
"Kita semua harus utamakan kepentingan bangsa, utamakan kepentingan konsumen. Langkah mogok kerja untuk perusahaan sestrategis Pertamina akan sangat memengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai pelaku usaha raksasa sampai ultra mikro di kampung-kampung," ujar Mufti dalam keterangan tertulis, Kamis (23/12/2021).
"Harus hati-hati betul lho, ini libur akhir tahun, ada tahun baru, momen sosial-ekonominya sangat signifikan termasuk ini waktunya UMKM mencari rezeki, momen pemulihan ekonomi. Jangan sampai mogok kerja membuat pasokan BBM membuat orang-orang kecil menjadi kesulitan," tambahnya.
Mufti mengatakan tradisi bermusyawarah harus menjadi pilar bagi semua gerak bangsa termasuk dalam pengelolaan BUMN.
"BUMN didirikan untuk melayani rakyat, menjadi fondasi kekuatan ekonomi rakyat. Bermusyawarahlah yang baik, baik direksi maupun kawan-kawan bekerja kembali membahas apa yang menjadi ganjalan, sehingga keluar solusi," ujarnya.
Seperti diketahui, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berencana menggelar aksi mogok kerja pada 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. Dalam aksi tersebut, serikat pekerja menuntut Direktur Utama Pertamina dicopot.
Ada sejumlah alasan FSPPB menggelar aksi mogok kerja, antara lain tidak tercapainya kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan para pekerja.
Terkait tuntutan pencopotan Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Mufti menilai perlu dilihat secara komprehensif. Pasalnya indikator kinerja pimpinan perusahaan pelat merah telah ditentukan oleh Kementerian BUMN.
"Pertamina saya lihat juga tidak ngotot menaikkan harga BBM meski harga minyak naik dan badan usaha lainnya telah begitu sering menaikkan harga BBM. Ini tentu patut diapresiasi," imbuhnya.
Dia meminta key performance indicator (KPI) menjadi acuan dalam evaluasi direksi BUMN. "Jangan sampai Menteri BUMN melakukan evaluasi berdasarkan tekanan-tekanan," papar Mufti.
Terkait kinerja, Pertamina telah berhasil melewati tantangan semester I-2021 dengan membukukan laba sebesar US$ 183 juta atau setara dengan Rp 2,6 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu di mana perusahaan sempat mengalami kerugian US$ 768 juta, maka Pertamina berhasil meningkatkan laba US$951 juta atau setara dengan Rp 13,6 triliun.
Terkait kesejahteraan pekerja Pertamina yang menjadi isu dalam dinamika antara manajemen dan pekerja, saat ini disebutnya pegawai Pertamina termasuk yang paling baik di antara BUMN lain dan bahkan swasta di Tanah Air.
"Maka saya berharap semua tetap kepala dingin, musyawarah yang baik, jangan sampai membuat langkah yang merugikan bangsa dan masyarakat," pungkasnya. (rd/*)