Pelaporan yang dilayangkan oleh PNPK terhadap Ahok kental dengan nuansa politik dan membuat situasi makin panas, (10/1).
Jakarta - Pengamat Politik Zaki Mubarak menyoroti masalah yang menimpa Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ahok dilaporkan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNKP) ke KPK atas beberapa kasus dugaan korupsi.
PNPK menghitung sedikitnya ada tujuh kasus, yakni RS Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan di Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi teluk Jakarta, dana non-budgeter, dan penggusuran.
Menurut Zaki Mubarak, pelaporan yang dilayangkan oleh PNPK terhadap Ahok kental dengan nuansa politik dan membuat situasi makin panas.
"Dari laporan PNPK bisa juga terkait dengan pengisian jabatan gubernur DKI Jakarta akhir 2022 nanti," ujar Zaki Mubarak kepada GenPI.co, Jumat (7/1).
Menurutnya, unsur sengaja dilakukan PNPK untuk mengganjal nama Kasetpres Heru Budi.
"Sebab, nama Heru Budi muncul dan banyak disebut akan ditunjuk Jokowi menggantikan Anies," ungkapnya.
Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menyebut, Heru Budi dikenal dekat dengan Ahok-Jokowi.
"Oleh karena itu, nama Pak Budi juga disebut dalam banyak dugaan korupsi Ahok," tambahnya.
Jadi, PNPK ingin menegaskan, bahwa Heru Budi secara hukum dan moral bermasalah. "Dengan begitu, dia tidak layak untuk menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta nantinya," tukasnya. (d/*)