dok. istimewa/ DPR seharusnya tidak mengurus persoalan gorden, melainkan membuat UU hingga mengawasi pemerintah., (8/5/2022).
Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti lelang tender penggantian gorden rumah dinas jabatan DPR RI yang dimenangi peserta dengan menawarkan harga tertinggi Rp 43,5 miliar. Fahri Hamzah meminta Ketua DPR RI Puan Maharani bertanggung jawab atas polemik ini.
"Suruh saja Ketua DPR yang bertanggung jawab. Jangan diam saja, dong," kata Fahri sambil menyertakan emoticon senyum saat dihubungi, Sabtu (7/5).
Lebih lanjut Fahri Hamzah berbicara terkait pimpinan DPR yang seharusnya bisa memisahkan antara pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Dia menyebut seharusnya DPR juga dikelola secara fisik dan nonfisik dalam satu kesatuan lembaga.
"Pimpinan DPR harus memisahkan pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Harusnya Senayan itu dikelola dalam satu kesatuan kelembagaan. Ada dua infrastrukturnya, fisik dan nonfisik. Yang nonfisik itu fungsi keahlian," ucapnya.
Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini mengaku sedih jika ada peran pimpinan DPR di balik pengadaan gorden DPR ini. Menurutnya, DPR seharusnya tidak mengurus persoalan gorden, melainkan membuat UU hingga mengawasi pemerintah.
"Kalau ada (keterlibatan), agak sedih saya, jangan terlibat. Jadi politisi di Senayan itu fokus sibuk awasi pemerintah, bikin UU dan anggaran yang sehat. Jangan urus gorden," ujarnya.
Penghuni Rumah Dinas Buka Suara
Anggota Komisi III DPR yang juga penghuni rumah dinas (rumdin) jabatan DPR Habiburokhman menegaskan tidak pernah setuju dengan pengadaan gorden DPR, yang kini telah selesai lelang dengan harga Rp 43,5 miliar. Dia bahkan menyebut rumah dinas jabatan DPR tidak perlu gorden baru sama sekali.
"Sebagai penghuni RJA (rumah jabatan anggota), saya tegaskan nggak perlu gorden baru semahal itu atau malah nggak perlu gorden baru sama sekali," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (7/5).
Waketum Partai Gerindra ini bahkan mengaku tidak pernah meminta disediakan furnitur untuk rumah dinas anggota. Dia mengaku selalu membeli sendiri sebagian besar furnitur yang ada di rumah dinas.
"Jangankan gorden baru, furnitur yang seharusnya disediakan saja ini sebagian besar saya beli sendiri, dan ini sudah mau masuk 3 tahun masa jabatan," ucapnya.
Habiburokhman kembali menekankan, sebagai penghuni, dia tidak pernah mengusulkan pengadaan gorden. Dia juga tidak pernah membahas atau bahkan menyetujui pengadaan tersebut.
"Jadi jelas kami tidak pernah mengusulkan, tidak pernah membahas, dan tidak pernah menyetujui pengadaan ini," ujarnya. (dw/*)