Puluhan Guru Honorer Kabupaten Bekasi, Gelar Aksi di KPK -->

Breaking news

Live
Loading...

Puluhan Guru Honorer Kabupaten Bekasi, Gelar Aksi di KPK

Tuesday 12 January 2021


WC sultan lebih berharga daripada kesejahteraan honorer Kabupaten Bekas," tulis dalam poster yang dibawa.
"Usut WC sultan Rp 96 miliar"


Bekasi - Puluhan guru honorer dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggelar aksi di KPK. Mereka menuntut agar KPK mengusut proyek pembangunan water closet (WC) atau toilet yang menelan biaya Rp 196 juta untuk 1 toilet.

Dengan mengenakan seragam PDH guru berwarna cokelat. Mereka membawa sejumlah poster tuntutan meminta dugaan korupsi pembangunan 'toilet sultan' hingga oknum jual beli jabatan di Kabupaten Bekasi agar diusut tuntas, Senin (11/1/2021).

"WC sultan lebih berharga daripada kesejahteraan honorer Kabupaten Bekas," tulis dalam poster yang dibawa.
"Usut WC sultan Rp 96 miliar," bunyi poster lainnya.

Ketua Korda Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi Andi Heryana menyebut ada dugaan sejumlah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di wilayahnya. Terlebih yang tengah ramai diperbincangkan yakni terkait pembangunan 488 'toilet sultan' di sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi.

"Pertama kami merasa menjadi korban dari praktik-praktik KKN yang ada di Kab Bekasi. Kami sebagai guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Bekasi honor kami sangat jauh dari layak," kata Andi di lokasi.

Andi mengungkap honor per bulan para guru honorer di Kabupaten Bekasi yakni Rp 1,8 juta. Menurutnya, Bupati Bekasi sempat menjanjikan kenaikan gaji hingga Rp 1 juta. Tapi nyatanya tidak.

Menurut Andi, dengan pembangunan 'toilet sultan' pemerintah Kabupaten Bekasi lebih mementingan itu dari pada kesejahteraan guru honorer. Dia merasa menjadi korban ketidakadilan tersebut.

"Sudah kita semua tahu tentang pembangunan WC di sekolah yang tersebar di 23 kecamatan sebanyak 488 wc anggarannya menghabiskan Rp 96 miliar," katanya.

"Ini miris sekali, lebih memprioritaskan pembangunan WC. Sedangkan WC di sekolah kami masih layak pakai. Tapi dipaksakan dengan alasan untuk persiapan tatap muka di masa pandemi, menurut kami urgensinya tidak kelihatan," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah mendapat laporan masyarakat terkait dugaan korupsi pembangunan toilet sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang menelan biaya hingga Rp 196 juta untuk 1 toilet.

Terhadap laporan tersebut, KPK melakukan penelaahan lebih dahulu.

Ali menyatakan, terkait laporan masyarakat tersebut, KPK telah melakukan verifikasi dan telaah. Namun Ali masih enggan membeberkan terkait materi laporan tersebut.

"Apabila dari hasil telaah dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," katanya.

Untuk diketahui, pembangunan toilet sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, viral karena menelan biaya hingga Rp 196 juta untuk 1 toilet. Total akan dibangun 488 toilet dengan anggaran total Rp 96,8 miliar.

Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, memberikan penjelasan terkait ramainya proyek toilet 'mewah' yang akan dibangun di sejumlah sekolah.

Menurutnya, biaya Rp 196 juta itu sudah termasuk pajak dan keuntungan bagi kontraktor.

"Pajak itu 12 persen dikurangi dengan ketentuan dari APBD itu kan ada keuntungan kontraktor 10 sampai 15 persen, kalau dari situ harganya yang total untuk pembangunan itu Rp 147 juta kalau tanpa pajak dan lain," kata Benny kepada wartawan, Selasa (15/12/2020).