Dok. istimewa (Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis)
Kondisi pandemi belum berakhir. Masih banyak pekerjaan yang jauh lebih penting daripada memekarkan sebuah provinsi. Penanggulangan COVID-19 itu membutuhkan biaya yang cukup banyak.
Cirebon - Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C) mendeklarasikan wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya. Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengaku tak tertarik dengan wacana tersebut.
Azis mengatakan pemekaran provinsi baru membutuhkan tenaga dan biaya tak sedikit. Azis lebih tertarik untuk tetap fokus menyelamatkan dan melindungi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, ketimbang memekarkan provinsi baru.
"Kondisi pandemi belum berakhir. Masih banyak pekerjaan yang jauh lebih penting daripada memekarkan sebuah provinsi. Penanggulangan COVID-19 itu membutuhkan biaya yang cukup banyak," kata Azis kepada awak media di DPRD Kota Cirebon, Selasa (28/9).
"Pemekaran itu membutuhkan biaya yang banyak dari provinsi dan pusat. Jangan dipaksakan. Saat ini kita sedang menjalankan tugas untuk melindungi rakyat," kata Azis menambahkan.
Azis mengatakan saat ini tengah fokus memberikan kontribusi bagi Jawa Barat bersama daerah lainnya. "Saya tidak tertarik untuk membahas pembentukan provinsi baru," kata Azis.
Azis menceritakan perjalanan KP3C dalam mewacanakan Provinsi Cirebon. Azis sempat membubuhkan tanda tangan saat menjadi Ketua DPRD Kota Cirebon. Azis mengaku saat itu DPRD menyetujui wacana tersebut.
"Sekarang berkembang dan pemikiran berubah. Sekarang memang sempat ada yang komunikasi ke saya, dua orang perwakilan (KP3C). Dan, saya tegas menolak membahas provinsi baru," kata Azis.
Azis mengaku hingga saat ini tak pernah memberikan restunya sebagai kepala daerah untuk membantu pembentukan Provinsi Cirebon Raya. "Saya tidak pernah mengizinkan nama saya untuk masuk dalam pembentukan provinsi baru," ucap Azis.
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron juga mengaku belum memberikan restunya. Sebab, Imron belum mengetahui secara pasti tujuan dan paparan soal potensi Provinsi Cirebon Raya secara utuh.
"Jangan sampai pemekaran ini tidak ada tujuan. Memekarkan tapi potensi dan pengeluarannya tak seimbang. Jangan sampai," kata Imron.
"Belum, belum pernah memberikan SK atau persetujuan apapun," kata Imron menambahkan.
Imron menyebutkan pembentukan provinsi baru sejatinya didasarkan pada kepentingan rakyat. Sehingga perlu adanya kajian yang utuh.
"Saya lihat kajiannya dulu. Intinya dilihat dulu, lebih besar untuk kemaslahatan umat atau politiknya," ujar Imron. (dw/ana)