dokter Terawan Agus Putranto, dok. istimewa/ Pemecatan dokter Terawan Agus Putranto oleh IDI disebut berlebihan dan tidak proporsional, (28/3).
Jakarta - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memecat dokter Terawan Agus Putranto sebagai anggotanya. Buntut pemecatan Terawan itu, IDI menghadapi urusan panjang.
Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ramai-ramai membela Terawan. Anggota dewan pun mengusulkan agar IDI dipanggil ke Senayan.
"Saya sudah usulkan agar Komisi IX memanggil IDI untuk dimintai pertanggungjawaban pemecatan tersebut," kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago saat dihubungi, Minggu (27/3/2022).
Irma menilai keputusan IDI arogan. Dia menyoroti soal uji kompetensi bagi para dokter muda yang masih relatif sulit saat ini.
"NasDem justru melihat IDI selain arogan juga sangat eksklusif dan elitis," kata dia.
"Indonesia masih butuh sangat banyak dokter tapi coba lihat bagaimana sulitnya dokter-dokter muda yang ingin bekerja akibat sulitnya uji kompetensi. Kalau tidak salah ada 2.500 orang," sambungnya.
Irma berpandangan IDI tak bisa menangani nasib para dokter muda tersebut dan justru berkeputusan memecat dr Terawan yang dia anggap sudah senior dan berpengalaman.
"Sudah nggak berguna bagi para dokter muda malah mau pecat dokter yang sudah berpengalaman dan mumpuni seperti dr Terawan," ujarnya.
"Harusnya IDI mampu memperjuangkan hal-hal sepele seperti ini. Jangan dibiarkan dokter-dokter muda yang ingin mengabdi pada negara malah dibiarkan menganggur," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari, menilai pemecatan terhadap Terawan berlebihan. Dia menilai IDI seharusnya memberi peringatan dulu terhadap Terawan.
"Pemecatan Terawan Agus Putranto oleh IDI tampaknya berlebihan dan tidak proporsional. IDI tak seharusnya memecat Terawan hanya karena dinilai melanggar etik profesi. Terawan seharusnya cukup diberi peringatan dan pembinaan agar dapat memperbaiki kesalahan etik," kata Lucy.
Dia menambahkan keputusan IDI yang memecat Terawan itu dapat menjadi contoh buruk bagi profesi kedokteran di Tanah Air.
"Para dokter dikhawatirkan akan takut melakukan inovasi di bidang kesehatan yang tidak sesuai dengan pakem yang lazim di dunia kedokteran," ujarnya.
"Padahal inovasi kerap kali muncul dari temuan di luar pakem yang ditetapkan suatu profesi. Kreativitas dalam memodifikasi metode riset kerap dapat mendorong temuan di luar yang diperkirakan sebelumnya," lanjutnya.
Dia meminta IDI mencabut keputusan pemecatan terhadap Terawan. Dia meminta agar IDI mengedepankan pembinaan.
"Untuk mencegah hal itu terjadi, selayaknya IDI mencabut keputusan terkait pemecatan Terawan. IDI lebih baik mengedepankan pembinaan terhadap anggotanya agar inovasi di bidang kesehatan di Indonesia tetap berkembang," lanjutnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyayangkan pemecatan terhadap Terawan secara permanen. Dia menyebut Terawan adalah salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia.
"Pemecatan secara permanen dr Terawan dari keanggotaan IDI sangat disayangkan. Pasalnya, dr Terawan adalah salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia. Sebagai dokter dan anggota TNI, banyak prestasi yang sudah ditorehkan," kata Saleh kepada wartawan.
Saleh mengaku terkejut dengan pemecatan Terawan itu. Dia berkomentar pertemuan muktamar seharusnya menjadi wadah silaturahmi alih-alih wadah pemecatan seorang anggota.
"Saya benar-benar terkejut dengan keputusan itu. Muktamar semestinya dijadikan sebagai wadah konsolidasi dan silaturahmi dalam merajut persatuan. Kok ini malah dijadikan sebagai wadah pemecatan. Permanen lagi. Ini kan aneh, ya," ujar dia.
"Menyikapi persoalan ini, Kementerian Kesehatan diminta mengambil tindakan. Kementerian Kesehatan harus memfasilitasi pertemuan IDI dengan dr Terawan. Berbagai persoalan dan isu yang beredar harus diselesaikan. Melalui dialog yang baik, semua masalah diharapkan dapat selesai," kata dia.
Menanggapi pemecatan Terawan itu, Menko Polhukam Mahfud Md mengaku pernah menjalani terapi cuci otak oleh dokter Terawan dan divaksin Nusantara. Dia mengatakan sudah dua kali terapi cuci otak.
"Saya pernah dua kali cuci otak atau DSA (Digital Subtraction Angiography) ke dokter Terawan, yakni, ketika masih ketua MK sekitar tahun 2011 dan pada tahun 2017. Saya bukan ahli medis tapi kalau perasaan saya sih hasilnya bagus, keluhan langsung hilang. Makanya saya sampai dua kali dan yang kedua mengajak istri," kata Mahfud kepada detikcom, Sabtu (26/3).
Selain pernah terapi dengan dokter Terawan, Mahfud menuturkan dirinya juga mendapat suntikan vaksin Nusantara yang dicetuskan oleh Terawan. Mahfud mengaku usai mendapat vaksin Nusantara, imun tubuhnya meningkat.
"Saya juga sudah ikut minta vaksin Nusantara yang digarap oleh Pak Terawan sebelum dapat vaksin booster. Waktu mau booster dulu kan pejabat non-tendis (tenaga medis) atau TNI/Polri masih harus antre atau menunggu, tak bisa cepat. Saya juga tak mau cari-cari booster lewat jalan tol," ujarnya.
"Ketika saya minta booster dan diberi tahu oleh Menkes bahwa selain tendis dan TNI/POLRI belum boleh booster maka saya ambil vaksin Nusantara. Antibodi saya naik tinggi setelah divaksin Nusantara," lanjutnya.
Meski merasa hasil kerja dokter Terawan bagus, Mahfud tidak bisa memberikan komentar terkait dipecatnya dokter Terawan dari IDI sebab sudah ada mekanisme dan aturan tersendiri. Namun yang terpenting baginya adalah kesembuhan dan imun tubuh meningkat.
"Saya bukan ahli medis, jadi saya tidak bisa menanggapi apa pun terkait pemberhentian Pak Terawan dari IDI. Itu sudah ada aturan dan mekanisme tersendiri. Kalau saya sendiri sih yang penting sembuh atau imun dari virus," imbuhnya.
Dokter Terawan sebelumnya resmi dipecat sebagai anggota IDI berdasarkan keputusan MKEK. Terawan dan IDI memiliki hubungan panas dingin sejak munculnya terapi 'cuci otak'.
Terawan dipecat dalam Muktamar Ke-31 IDI yang digelar di Aceh. Terawan pun tidak diizinkan melakukan praktik kedokteran. Hal itu dikonfirmasi Ketua Panitia Muktamar Ke-31 IDI dr Nasrul Musadir Alsa, Sabtu (26/3).
"Iya (dipecat), dari hasil muktamar yang kami terima ya. Dari hasil yang kita terima yang diserahkan panitia memang begitu, (sesuai) MKEK iya," kata dr Nasrul Musadir Alsa. (dw/*)