dok. istimewa (26/12) Sebelumnya, beredar selembaran atau flyer beredar di media sosial yang ingin membenturkan Partai NasDem dengan aparat.
Jakarta - Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden (capres) 2024 oleh Partai NasDem sejak Oktober 2022 lalu. Sejak itu, NasDem mengakui banyak pihak yang ingin mengganggu pencapresan Mantan Mendikbud tersebut.
Hal ini merespons sebuah narasi yang beredar menyebut acara Anies di daerah-daerah bakal dibatalkan oleh BIN dan Polri.
"Sejak Partai NasDem mendeklarasikan @aniesbaswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) dan diperkenalkan ke masyarakat di berbagai daerah, banyak narasi yang ingin mengganggu," tulis Nasdem dalam kicauan di Twitter, Sabtu (24/12/2022).
Sebelumnya, beredar selembaran atau flyer beredar di media sosial yang ingin membenturkan Partai NasDem dengan aparat. Di dalam selembaran itu, ada foto Kapolri dan Kepala BIN. Adapun tulisannya: BIN dan Polri bergerak batalkan acara deklarasi Anies di berbagai daerah.
Nasdem menolak klaim itu. Partai Nasdem justru mengucapkan ke kepolisian karena telah melakukan pengamanan yang baik.
"Partai NasDem melalui pernyataan Wakil Ketua Umum Partai NasDem @madtu_madali ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Polisi karena telah lakukan pengamanan yang baik."
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa ikut menyoroti pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja. Pernyataan yang dimaksud adalah dengan menyebut Anies Baswedan telah melakukan mencuri start kampanye.
Herry menilai safari yang dilakukan Anies ke daerah-daerah tidak ada kaitannya dengan etika politik apalagi pelanggaran kampanye.
"Terlalu dini juga Bawaslu ini menilai Anies tak punya etika politik, karena jelas tidak nyambung berhubung agenda kampanye bahkan pencalonan pun belum dimulai," kata Herry kepada wartawan, Jumat (16/12/2022).
Herry menilai Bawaslu seharusnya tidak perlu menyampaikan penilaian yang berlebihan secara subjektif terhadap kegiatan Anies ke daerah.
"Bawaslu itu harus netral, opini subjektif itu perlu dihindari agar tak terkesan berpihak," ujar Herry. (dw/*)