Erick Thohir berantas korupsi di BUMN! -->

Breaking news

Live
Loading...

Erick Thohir berantas korupsi di BUMN!

Thursday 8 June 2023

Dok. Istimewa (8/6) Pusat Kedaulatan Rakyat apresiasi Erick berantas korupsi di BUMN.


Jakarta - Ketua Umum (Ketum) Majelis Nasional Pusat Kedaulatan Rakyat (Pakar) Razikin Juraid mengapresiasi komitmen kuat Menteri BUMN Erick Thohir dalam memberantas korupsi di perusahaan-perusahaan pelat merah.


"Mentalitas korupsi di BUMN sudah berlangsung lama dan upaya membersihkan butuh waktu dan komitmen yang kuat dari pimpinan. Itulah yang sedang dijalankan oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN," kata Razikin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.


Ia lantas menyebutkan berbagai kasus korupsi di BUMN yang berhasil terungkap pada masa kepemimpinan Erick Thohir, di antaranya pada tahun 2019, Erick bersikap proaktif dalam penindakan kasus korupsi asuransi di Jiwasraya (Persero).


Menurut Razikin, permasalahan di Jiwasraya itu telah berlangsung selama 10 tahun. Erick yang terus bersikap proaktif bersama instansi penegak hukum membuat penindakan kasus tersebut dapat terus dilanjutkan. Saat itu Erick juga memastikan proses merapikan administrasi dalam perkara asuransi Jiwasraya menjadi prioritas pihaknya karena menyangkut kepentingan publik.


Berikutnya, ada pula penindakan kasus korupsi di PT Asabri terkait dengan dana pensiun anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Di awal tahun 2022, Erick Thohir juga mendatangi Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan adanya tindakan korupsi di Garuda Indonesia.


Dalam kesempatan tersebut, Erick melengkapi data terkait dengan dugaan korupsi di Garuda Indonesia dan mendukung pengungkapan kasus itu.


"Selanjutnya, Erick juga secara tegas membuka kasus korupsi dalam tubuh Waskita Karya. Ia secara aktif berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mengungkapkan korupsi Waskita yang merugikan negara triliunan rupiah," ujar dia.


Terakhir, kata Razikin, Erick Thohir juga berhasil mengungkap kasus korupsi dana pensiun yang terjadi di dalam tubuh Pelindo dengan berkolaborasi bersama Kejagung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).(dw/*)