dok. istimewa (23/6) Yusharto Huntoyungo: Media atau pers, LSM, Ormas, dan masyarakat diharapkan menjauhi hoaks dan mendukung suasana pemilihan umum yang kondusif, tertib, dan damai.
Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pemerintah daerah (pemda) harus memastikan ketersediaan anggaran dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
"Kesuksesan Pemilu 2024 memerlukan sinergi dari seluruh komponen bangsa," ujar Yusharto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, (22/6).
Hal itu, lanjut dia, mulai dari penyelenggara pemilu meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Penyelenggara pemilu hendaknya melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan-nya dengan penuh integritas.
"Dari aparat keamanan memberikan dukungan keamanan. Untuk pasangan calon, partai politik, dan pendukungannya dapat mengikuti proses pemilihan dengan baik serta menjauhi politik uang," ujarnya.
Sementara itu, dari sisi legislatif hendaknya juga menyusun produk legislasi yang adil. Kemudian media atau pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (Ormas), dan masyarakat diharapkan menjauhi hoaks dan mendukung suasana pemilihan umum yang kondusif, tertib, dan damai.
"Pemerintah daerah juga dihadapkan terjadinya edukasi dan mitigasi terhadap adanya konflik sosial maupun polarisasi yang timbul akibat politik elektoral," ujarnya.
Pesan tersebut disampaikan-nya saat menjadi pembicara kunci dalam acara kajian strategis yang mengusung tema "Kesiapan Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024". Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta Pusat, Kamis.
Dalam kesempatan itu, hadir Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch Nurhasim sebagai narasumber.
Dia mengatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 ditentukan oleh beragam faktor. Salah satu di antaranya sikap anti politik uang yang ditunjukkan masyarakat dan integritas partai politik yang baik. (se/*)