Dok. ist (19/8/2026) Apakah ada tindak lanjut dari pemerintah terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Jakarta - Koordinator Bidang Sosial Politik (Sospol) BEM UI 2026, Hafidz Haernanda, mengungkapkan kekhawatirannya pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikannya usai melaksanakan aksi di Jakarta, Selasa (18/8/2026). Menurutnya, pada masa pemerintahan Prabowo saat ini, ada pemusatan kekuasaan pada pemerintahan pusat.
"Kalau dari BEM UI sendiri, Prabowo itu harus memberhentikan pemusatan kekuasaannya dan juga menghentikan TKD (transfer ke daerah) yang dia buat, dan juga harus memberi otonomi daerah seluas-luasnya," katanya di Jakarta, Selasa (18/8).
Ia menilai saat ini pemerintah pusat seakan-akan tidak percaya dengan pemerintah daerah.
"Apalagi kami itu khawatir ketika Prabowo melakukan hal seperti ini, itu berarti dia ingin mengambil pusat kekuasaannya seperti zaman dulu di Orde Baru, yaitu Soeharto," ucapnya.
Hafidz kemudian menyinggung program pemerintah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menggunakan dana daerah. Bahkan, menurutnya, penggunaan dana daerah itu seperti paksaan.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) BEM UI Fathimah Azzahra mengungkapkam kekhawatirannya bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa tidak akan terlalu ditindaklanjuti pemerintah, meskipun didengar oleh mereka.
"Terdengar, tapi hanya untuk dijadiin bercandaan di podium aja. Itu sih yang kita rasa, sebenarnya didengar, cuma kenapa ya responsnya gitu? Jadi semakin greget," kata Fathimah.
Meskipun begitu, Fathimah menilai aksi unjuk rasa mahasiswa tetap akan ada gunanya.
Ia menegaskan bakal terus memantau apakah ada tindak lanjut dari pemerintah terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
"Kita yakin bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan nih berguna, ada gunanya dan bahwa apa yang kita suarakan tuh sebenarnya sampai (ke pemerintah). Tinggal kita melihat apakah akan ada perubahan dari itu atau enggak," tuturnya.
Dalam aksi hari ini, mahasiswa dari BEM UI membawa 8 tuntutan kepada pemerintah.
Sebagaimana dilansir KompasTV, berikut delapan tuntutan BEM UI dalam demo 18 Agustus 2026, seperti disampaikan Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan:
1. Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Mewujudkan reformasi agraria sejati.
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih).
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan mengembalikan otonomi daerah.
7. Menetapkan status bencana nasional untuk Sumatera dan Flores.
8. Menghentikan represivitas TNI-Polri serta membubarkan Yonif TP. (***)