Dok. ist (15/9/2026) Setelah tahapan verifikasi dan validasi selesai, akan dibuat berita acara serah terima ke kepala desa.
Jakarta - Bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dibangun sekitar 24 ribu. Pemerintah mengecek kelayakan hingga spesifikasi bangunan tersebut, dilansir dari Detikcom (15/9/2026).
"Tadi kegiatan tahapan verifikasi dan validasi Koperasi Desa Merah Putih yang sudah dibangun 24 ribu sekian bangunan. Nah, ini perlu dilakukan verifikasi, sesuai nggak dengan standar spek yang ada," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di kantornya, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Selain Mendagri, kegiatan itu diikuti Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Tito mengatakan verifikasi dan validasi akan melibatkan banyak pihak.
"Nah, ini memerlukan dukungan dari surat kepala desa untuk menyetujui verifikasi. Dan setelah itu, dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian PU, BPKP, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat, bagi daerah-daerah yang jejaring BPKP dan PU-nya kurang bisa," ucap dia.
Tito menjelaskan, setelah tahapan verifikasi dan validasi selesai, akan dibuat berita acara serah terima ke kepala desa. Dia ingin memastikan bangunan yang dibangun sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
"Tapi kalau seandainya itu nggak sesuai, belum spek, dikembalikan lagi untuk diperbaiki," tegasnya.
Sementara itu, Mendes Yandri Susanto mengatakan Kementerian Desa (Kemendes) sangat mendukung koperasi Desa Merah Putih. Dia berharap pemerintah daerah membantu proses validasi dan verifikasi Kopdes.
"Kami dari Kementerian Desa tentu sangat mendukung karena menggunakan Dana Desa tentu kami punya kepentingan yang sangat besar bagaimana Kopdes ini berjalan baik dan lancar semua tahapannya. Sekarang sedang tahapan verifikasi dan validasi. Tentu kami berharap kepada seluruh Kepala Desa, BPD, kemudian pengurus koperasi di tingkat desa, ayo dukung verifikasi dan validasi," kata Yandri.
Yandri mengatakan Kopdes dibangun untuk membantu meningkatkan perekonomian desa.
"Dan lahirnya Kopdes ini dari desa. Jadi dari badan hukum yang tercantum di Menteri Hukum itu semuanya dari desa, lahir dari Musyawarah Desa Khusus. Jadi karena koperasi ini nanti Kopdes milik desa, asetnya nanti menjadi milik desa, bangunan dan kendaraannya, pendapatan dari Kopdes ini 20% masuk ke Desa, maka ini layak untuk kita dukung sama-sama dan ini sesuai dengan program Bapak Presiden Prabowo," kata Yandri. (***)