Dok. ist (9/9/2026) Kasus keracunan yang berulang merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan.
Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan menyusul laporan kasus keracunan yang melibatkan sejumlah penerima manfaat, dilansir dari Tribunnews (9/9/2026).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program, termasuk sistem penyediaan makanan dan kontrak dengan pihak terkait.
Mahfud menilai kasus keracunan yang berulang merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan.
"Ini kecelakaan yang berkelanjutan, dan kalau berkelanjutan sampai 50.000 hanya dalam beberapa bulan ini, itu artinya kesengajaan. Tahu di situ potensi mencelakakan orang tapi dibiarin karena terikat kontrak," ujar Mahfud MD dengan nada getir dan tegas.
Mahfud Soroti Sistem Kontrak
Mahfud turut menyoroti keberadaan kontrak dengan penyedia makanan dalam pelaksanaan MBG. Menurut dia, terdapat sekitar 27.000 kontrak dengan pihak penyedia yang masih berjalan.
Ia juga menilai kapasitas sejumlah dapur perlu dievaluasi apabila harus menyediakan makanan dalam jumlah besar setiap hari. Mahfud menyebut terdapat dapur yang melayani hingga 2.000 porsi per hari.
Menurutnya, kapasitas produksi yang besar perlu diimbangi pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.
Mahfud kemudian mengusulkan pemerintah mengevaluasi dan, jika diperlukan, menghentikan kontrak yang dinilai bermasalah meski langkah tersebut dapat menimbulkan konsekuensi anggaran.
"Pemerintah harus mengambil risiko untuk menanggung rugi. Daripada dibiarkan tapi bermasalah terus, satu ruginya terus berkembang, ancaman keracunan akan terus terjadi," tegas Mahfud mendesak keberanian pengambil kebijakan.
Usulkan Dapur Berbasis Sekolah dan Desa
Sebagai alternatif, Mahfud mendorong perubahan pola pengelolaan dapur MBG dengan melibatkan masyarakat di tingkat sekolah dan desa.
Ia mengusulkan konsep dapur berbasis sekolah atau desa dengan melibatkan koperasi desa sebagai salah satu pengelola. Menurutnya, model tersebut memungkinkan bahan pangan diperoleh langsung dari petani dan peternak setempat.
"Koperasi bisa membeli telur, sayur-mayur, dan lauk-pauk langsung dari petani dan peternak setempat," kata Mahfud.
Menurut Mahfud, pola tersebut dapat memperpendek rantai distribusi sehingga makanan disiapkan lebih dekat dengan lokasi penerima manfaat.
Ia menilai aspek keamanan pangan perlu menjadi bagian utama dalam pelaksanaan MBG untuk mencegah kasus keracunan berulang.
"Ini bukan lagi soal gengsi program politik, melainkan hak hidup anak Indonesia. Hentikan kontrak bermasalah itu sekarang, atau petaka ini akan terus memakan korban tak berdosa," kata Mahfud. (***)