Dok. ist (24/10/2026) Pengurangan pasokan gas ke Singapura mencakup alokasi dari wilayah Natuna sebesar 15 BBTUD serta dari Sumatra sebesar 16 BBTUD. Dengan keputusan itu, artinya ekspor gas ke Singapura akan dipangkas sebesar 31 BBTUD.
Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) resmi memangkas volume ekspor gas bumi Indonesia ke Singapura, per hari ini, Sabtu (24/10/2026). Pemangkasan pengiriman gas ke Singapura tersebut dilakukan dari dua titik pasokan utama di wilayah Natuna dan Sumatra melalui pipa, dilansir dari CNBC Indonesia.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto membeberkan bahwa pengurangan pasokan gas ke Singapura mencakup alokasi dari wilayah Natuna sebesar 15 BBTUD serta dari Sumatra sebesar 16 BBTUD. Dengan keputusan itu, artinya ekspor gas ke Singapura akan dipangkas sebesar 31 BBTUD.
"Mulai besok (Sabtu, 23/10/2026, hari ini), kita kurangi (ekspor) gas ke Singapura dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD," ujar Djoko saat ditemui di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM, di The Westin, Jakarta, Jumat (23/10/2926) malam.
Khusus wilayah Sumatra yang akan dipotong alokasi gasnya ke Singapura berasal dari wilayah Wilayah Kerja (WK) Jambi Merang. Pemangkasan pengiriman gas pipa ditujukan khusus ke Singapura mengingat pipa ekspor yang ada terhubung langsung ke negara tetangga tersebut.
"Nggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja," jawab Djoko saat ditanya soal penyesuaian ekspor ke negara tetangga lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal melakukan penghitungan ulang terhadap porsi ekspor gas guna mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri.
Penataan ulang angka ekspor gas ini disiapkan pemerintah untuk mendukung pasokan bahan baku industri hilirisasi petrokimia nasional.
Ia memaparkan bahwa saat ini Indonesia masih mengekspor sebesar 30% dari total produksi gas nasional, sementara 70% sisanya dialokasikan untuk konsumsi domestik.
"Ekspor (gas) kita kalau migas kan total produksi kita 100%, itu masih ada kurang lebih sekitar 30% yang kita ekspor. 70%-nya itu untuk konsumsi domestik, termasuk di dalamnya adalah untuk produk bahan baku hilirisasi," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Pihaknya akan menyusun skema evaluasi alokasi pasokan gas agar porsi untuk industri dalam negeri dapat ditingkatkan. Langkah penyesuaian porsi ekspor gas tersebut difokuskan untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi pengembangan sektor hilirisasi.
"Nah ke depan, saya akan mencoba untuk melakukan exercise ulang agar mengoptimalkan untuk konsumsi dalam negeri, termasuk di dalamnya bahan baku. Karena ke depan kita mendorong kan industri hilirisasi di petrokimia. Bahan bakunya adalah gas," tandasnya.
Seperti diketahui, wacana untuk menghentikan ekspor gas ini kali pertama diungkapkan Bahlil beberapa hari lalu, yakni pada 21 Oktober 2026 di Istana Negara.
Bahlil tiba-tiba menyebut Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor gas ke negara tetangga.
Bahlil mengatakan, wacana ini dengan mempertimbangkan isu ketahanan energi nasional, di tengah kondisi dinamika geopolitik dunia yang masih panas.
Ini pun sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di mana Indonesia sekarang berada dalam kondisi harus bertahan (survival).
"Ya memang harus survival, kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival," ungkap Bahlil saat ditemui usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
"Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri," pungkasnya. (**)