Dok. ist (22/10/2026) Memorandum Badr merupakan nota kesepahaman multilateral yang menjadi kerangka kerja sama industri pertahanan antara Indonesia, Turki, Qatar, dan Pakistan.
Jakarta - Indonesia bersama Turki, Qatar, dan Pakistan menandatangani Memorandum Badr di Doha, Qatar, Rabu (21/10/2026), untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan industri militer. Kesepakatan ini mencakup pengembangan produksi persenjataan, pertukaran teknologi, penelitian, serta pelatihan militer, dilansir dari CNBC Indonesia (22/10/2026).
Melansir Anadolu Agency, Kamis (22/10/2026), Memorandum Badr merupakan nota kesepahaman multilateral yang menjadi kerangka kerja sama industri pertahanan antara Indonesia, Turki, Qatar, dan Pakistan. Kesepakatan ini bukan perjanjian pertahanan kolektif yang secara otomatis mewajibkan keempat negara saling membantu secara militer jika salah satunya diserang.
Fokus utama Memorandum Badr adalah pengembangan kapabilitas pertahanan melalui produksi bersama, pertukaran teknologi, penelitian dan pengembangan, serta pelatihan teknis militer. Kerja sama ini juga ditujukan untuk memperkuat industri pertahanan masing-masing negara dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan kemajuan teknologi militer modern.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Nasional Turki Yasar Guler, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani, Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Yusuf Jauhari, dan Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif. Kepala Sekretariat Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun juga turut menandatangani memorandum tersebut mewakili Turki.
Kementerian Pertahanan Nasional Turki menyatakan Memorandum Badr, yang berarti bulan purnama, dirancang untuk meningkatkan produksi militer dan memperkuat kemampuan pertahanan negara-negara peserta. Kerja sama ini juga diharapkan mendorong pengembangan solusi pertahanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi militer modern.
Selain memperkuat kemampuan militer, memorandum tersebut memiliki sasaran ekonomi melalui penggabungan kapasitas produksi industri pertahanan masing-masing negara. Kolaborasi ini diharapkan meningkatkan integrasi industri dan membantu memenuhi kebutuhan pertahanan negara-negara peserta, sekutu, serta mitra mereka.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Anadolu, memorandum mulai berlaku sejak ditandatangani. Proyek bersama akan mencakup produksi pertahanan, pertukaran teknologi, penelitian dan pengembangan, serta pelatihan teknis militer.
Pelaksanaannya sendiri diawasi dua badan, yakni Dewan Eksekutif yang mengidentifikasi proyek dan Dewan Strategis yang menetapkan jadwal serta memberikan persetujuan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan bergabung dengan blok kekuatan maupun pakta militer mana pun di tengah meningkatnya konflik dan persaingan global. Ia memilih mempertahankan hubungan baik dengan berbagai negara tanpa meninggalkan sikap Indonesia yang menentang penjajahan dan imperialisme.
"Kita tidak mau ikut blok mana pun, kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun," kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Prabowo menyebut sikap tersebut merupakan kelanjutan prinsip politik luar negeri yang diwariskan para pendiri bangsa. Menurutnya, Indonesia harus mampu menjalin hubungan dengan negara-negara besar sekaligus menjaga kepentingan nasional.
"Saya sudah sampaikan garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," ujarnya. Prabowo menyebut pendekatan itu sebagai good neighbour policy atau kebijakan bertetangga baik, yang telah ia upayakan sejak menjabat Menteri Pertahanan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. (**)