Dok. Ilustrasi /ist (10/10/2026) Pemaparan Anggaran Belanja Negara 2027 atau Belanjawan 2027. Selain menaikkan upah minimum nasional, pemerintah juga menyiapkan ketentuan pengupahan bagi pekerja semiterampil dan lulusan perguruan tinggi.
Jakarta - Pemerintah Malaysia berencana menaikkan upah minimum nasional dari 1.700 ringgit (sekitar Rp7,44 juta) menjadi 2.000 ringgit (sekitar Rp8,76 juta) per bulan mulai Juni 2027. Kenaikan sekitar 17,6% tersebut menjadi bagian dari reformasi pengupahan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah tekanan biaya hidup, dilansir dari CNBC Indonesia (10/10/2026).
Kenaikan upah minimum tersebut disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam pemaparan Anggaran Belanja Negara 2027 atau Belanjawan 2027. Selain menaikkan upah minimum nasional, pemerintah juga menyiapkan ketentuan pengupahan bagi pekerja semiterampil dan lulusan perguruan tinggi.
Mengutip unggahan akun Instagram resmi Anwar Ibrahim, @anwaribrahim_my, pemerintah Malaysia menetapkan upah minimum sebesar RM2.500 atau Rp10,95 juta per bulan bagi pekerja semiterampil dan lulusan perguruan tinggi. Sementara itu, standar upah layak atau living wage di perusahaan investasi milik pemerintah (GLIC) dan perusahaan milik pemerintah (GLC) juga akan dinaikkan dari RM3.100 (Rp13,57 juta) menjadi RM3.400 (Rp14,89 juta).
Adapun kebijakan kenaikan upah minimum nasional menjadi RM2.000 dijadwalkan berlaku mulai Juni 2027, dengan pengecualian bagi perusahaan mikro, kecil, dan menengah (PMKS) yang memiliki pendapatan di bawah RM50 juta.
Anwar mengatakan, reformasi pengupahan merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memastikan pekerja Malaysia memperoleh pendapatan yang lebih layak.
"Belanjawan 2027 yang saya bentangkan hari ini merupakan langkah penting dalam upaya berkelanjutan Pemerintah MADANI untuk mengangkat martabat setiap warga Malaysia, dengan aspirasi menggapai langit dan tetap berpijak di bumi," ujar Anwar dalam unggahan Instagram resminya, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Menurut Anwar, pemerintah juga berupaya mengatasi tekanan biaya hidup melalui peningkatan upah minimum serta kebijakan yang memastikan lulusan perguruan tinggi mendapatkan penghasilan yang layak.
Malaysia Tambah Bantuan untuk Masyarakat
Selain reformasi upah, pemerintah Malaysia meningkatkan anggaran subsidi dan bantuan masyarakat menjadi lebih dari RM80 miliar pada 2027. Anggaran tersebut mencakup subsidi bahan bakar sebesar RM40 miliar serta bantuan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) hampir RM3,3 miliar.
Pemerintah juga meningkatkan alokasi bantuan Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Sumbangan Asas Rahmah (SARA) dari RM15 miliar menjadi RM16 miliar. Melalui program SARA, setiap penerima STR akan mendapatkan bantuan sebesar RM150 per bulan atau setara RM1.800 dalam setahun.
Tak hanya itu, pemerintah Malaysia turut menyiapkan bantuan SARA sebesar RM200 bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan program. Bantuan tersebut akan disalurkan dalam dua tahap, masing-masing RM100 menjelang Hari Raya Idulfitri dan RM100 dalam rangka peringatan 70 tahun kemerdekaan Malaysia.
Program ini diperkirakan menjangkau hingga 13 juta warga Malaysia, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atau M40.
Di sektor pendidikan, pemerintah juga meningkatkan Bantuan Awal Persekolahan dari RM150 menjadi RM200 untuk setiap siswa.
Sementara itu, pemerintah menyiapkan anggaran RM47,7 miliar bagi Kementerian Kesehatan Malaysia. Dari jumlah tersebut, RM1,2 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan rumah sakit dan klinik, serta pembangunan sembilan fasilitas kesehatan baru.
Anwar juga mengumumkan penyelesaian persoalan dokter kontrak melalui pengangkatan 9.000 dokter menjadi pegawai tetap hingga 2027. Pemerintah Malaysia selanjutnya berencana menghentikan perekrutan dokter melalui skema kontrak.
"Insyaallah, seluruh jajaran Pemerintah MADANI akan terus bekerja keras untuk memperkuat ekonomi negara dan memastikan hasil kemakmuran dikembalikan secara adil kepada seluruh rakyat Malaysia," kata Anwar. (**)