
Dok. ist (19/11/2026) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti sejumlah ketentuan yang dinilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, mengancam hak asasi manusia (HAM), serta melemahkan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam UU tersebut.
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11), dilansir dari tirto.id.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti sejumlah ketentuan yang dinilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, mengancam hak asasi manusia (HAM), serta melemahkan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam UU tersebut.
RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ini dirancang untuk memperkuat upaya negara memulihkan aset hasil kejahatan, termasuk melalui mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction-based forfeiture (NCBF).
YLBHI menilai Indonesia memang membutuhkan regulasi perampasan aset untuk memberantas korupsi, kejahatan ekonomi, dan mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana.
Namun, berdasarkan telaah terhadap draf RUU Perampasan Aset Timus-Timsin tertanggal 16 November 2026, masih terdapat persoalan serius mengenai prosedur hukum, pembuktian, pengawasan aparat, perlindungan pihak ketiga, hingga independensi badan pengelola aset.
Isi RUU Perampasan Aset yang Dikritik YLBHI
Melalui siaran pers yang diunggah di laman resminya pada Rabu (18/11/2026), YLBHI menyoroti beberapa poin dalam RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, antara lain:
1. Penyalahgunaan Wewenang dan Perlindungan Pembela HAM
YLBHI mengkhawatirkan kewenangan dalam RUU Perampasan Aset dapat disalahgunakan untuk menekan atau membungkam pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah. Pengalaman pendampingan LBH-YLBHI menunjukkan proses hukum kerap bersinggungan dengan aksi demonstrasi, konflik agraria, perjuangan lingkungan, dan pembelaan masyarakat adat.
Pemblokiran rekening atau penyitaan aset sebelum adanya putusan pengadilan dinilai berisiko menjadi bentuk penghukuman dini, meskipun pihak yang bersangkutan belum terbukti bersalah.
Risiko tersebut juga dapat berdampak pada organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, serikat pekerja, jurnalis, aktivis lingkungan, hingga kelompok korban yang bergantung pada aset dan rekening untuk menjalankan kegiatannya.
Terlebih, definisi korporasi dalam RUU ini mencakup yayasan, perkumpulan, koperasi, dan organisasi yang tidak berbadan hukum. Karena itu, YLBHI meminta adanya perlindungan tegas agar perampasan aset tidak dijadikan alat kriminalisasi, pembalasan, intimidasi, atau pembungkaman terhadap pembela HAM dan kelompok masyarakat yang menyuarakan kritik.
2. Kerahasiaan Profesi dan Pertanggungjawaban Aparat
YLBHI menilai hak atas bantuan hukum dan hak untuk mengajukan keberatan harus tetap diberikan kepada siapa pun yang asetnya terancam dirampas, termasuk orang yang berstatus buron (DPO) atau menjalani persidangan tanpa kehadiran.
Pasal 30 ayat (5) RUU Perampasan Aset yang membatasi tersangka, terdakwa, maupun advokatnya untuk mengajukan keberatan dinilai perlu dihapus. Menurut YLBHI, status buron tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan membela diri dari tindakan perampasan aset.
Selain itu, negara harus terlebih dahulu membuktikan bahwa aset yang akan disita memiliki hubungan yang jelas dengan tindak pidana, serta bahwa penyitaan memang diperlukan dan tidak berlebihan. Jangan sampai aset disita terlebih dahulu, sedangkan pembuktian baru dicari kemudian.
Pengadilan juga harus benar-benar mengawasi proses tersebut dengan mempertimbangkan bukti, dampak penyitaan, hak pihak lain yang mungkin ikut dirugikan, dan kemungkinan tindakan yang lebih ringan.
YLBHI juga meminta agar pihak yang keberatan memiliki kesempatan untuk mengajukan pemeriksaan ulang atas keputusan perampasan, sehingga hak membela diri tidak berhenti hanya pada satu tahap proses hukum.
3. Kerahasiaan Profesi dan Pertanggungjawaban Aparat
Pasal 13 dan Pasal 14 RUU Perampasan Aset memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta berbagai dokumen, termasuk mewajibkan penyerahan dokumen asli. Namun, YLBHI menilai kedua pasal tersebut belum cukup melindungi dokumen dan informasi rahasia, seperti komunikasi advokat dengan klien, dokumen bantuan hukum, sumber informasi jurnalis, rekam medis, identitas korban dan saksi, serta data milik pembela HAM.
Karena itu, perlu ada batasan yang jelas agar informasi sensitif tidak diambil atau digunakan sembarangan. Jika informasi tersebut diperlukan dalam proses hukum, pembukaannya harus melalui pengawasan pengadilan yang ketat.
Pasal 52 dinilai belum memberikan jaminan pertanggungjawaban yang cukup terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangannya. Jika tindakan aparat menyebabkan rekening diblokir, aset disita, usaha berhenti, atau organisasi lumpuh, harus ada konsekuensi hukum yang nyata, bukan sekadar ancaman sanksi.
YLBHI meminta agar pihak yang dirugikan dapat memperoleh pembatalan tindakan, pengembalian aset, ganti rugi, dan pemulihan nama baik, serta agar aparat yang bertanggung jawab dapat ditindak secara individual. Bukti yang diperoleh melalui cara melawan hukum juga harus dapat dikesampingkan dalam proses peradilan.
4. Hapus Pidana Mati dan Perluas Kejahatan Sistematis yang Dijangkau
YLBHI menolak ketentuan Pasal 4 ayat (2) RUU Perampasan Aset yang memasukkan pidana mati bagi pelaku korupsi. Menurut YLBHI, hukuman mati tidak sejalan dengan tujuan utama RUU ini, yaitu mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana dan memulihkan kerugian.
Pemberantasan korupsi dinilai tidak harus mengandalkan hukuman mati, melainkan lebih berfokus pada pengembalian uang atau aset hasil korupsi, membongkar jaringan pelaku, serta memastikan pelaku tidak lolos dari pertanggungjawaban hukum.
Sebaliknya, YLBHI menilai RUU Perampasan Aset seharusnya secara tegas mencakup tindak pidana lain, seperti pencucian uang, kejahatan lingkungan, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan kejahatan ekonomi lainnya.
Pencucian uang kerap digunakan untuk menyembunyikan atau mengalihkan hasil kejahatan agar sulit dilacak, sedangkan kejahatan di sektor sumber daya alam dapat merampas tanah, merusak lingkungan, dan menghilangkan mata pencaharian masyarakat.
Karena itu, perampasan aset seharusnya tidak hanya berfokus pada korupsi, tetapi juga menjangkau keuntungan dari berbagai kejahatan yang merugikan masyarakat luas.
5. Badan Pengelola dan Pengawas Tidak Boleh Menjadi Pusat Kekuasaan Baru
Pasal 53 RUU Perampasan Aset mengatur bahwa pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. YLBHI menilai kewenangan badan ini sangat besar karena dapat menyimpan, menilai, mengelola, menggunakan, menjual, hingga mengembalikan aset yang dirampas, bahkan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Karena itu, struktur organisasi, batas kewenangan, proses pengangkatan pimpinan, audit, keterbukaan, hingga tanggung jawab jika aset hilang, rusak, atau salah dikelola harus diatur secara jelas dalam undang-undang, bukan hanya melalui Peraturan Presiden (Perpres).
YLBHI juga menyoroti independensi badan pengawas agar tidak terlalu bergantung pada Presiden, terutama jika pengangkatan, pemberhentian, dan penentuan pimpinannya berada di tangan Presiden. Pengawasan dinilai harus melibatkan proses seleksi yang transparan serta unsur masyarakat sipil, ahli HAM, akademisi, dan profesional independen.
Hal ini penting agar badan pengelola maupun pengawas tidak menjadi lembaga yang memiliki kekuasaan besar atas aset, tetapi minim pengawasan, sehingga justru membuka peluang penyalahgunaan wewenang baru.
6. Rumusan Lentur Membuka Ruang Pasal Karet
YLBHI menilai terdapat sejumlah rumusan dalam RUU Perampasan Aset yang terlalu luas dan tidak memiliki batasan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda atau penyalahgunaan wewenang.
Misalnya, frasa tindak penipuan atau penggelapan yang berdampak pada “perekonomian masyarakat luas” tidak menjelaskan seberapa besar kerugian atau berapa banyak masyarakat yang harus terdampak agar aset seseorang dapat dirampas.
Istilah aset yang “diduga” berasal dari tindak pidana juga perlu memiliki ukuran dan bukti awal yang jelas, agar seseorang tidak kehilangan aset hanya karena kecurigaan tanpa dasar yang kuat.
YLBHI juga menyoroti Pasal 5, yang memungkinkan perampasan aset meskipun telah dialihkan kepada pihak lain, termasuk pasangan, anak, keluarga, kerabat, rekan kerja, atau teman.
Menurut YLBHI, hubungan keluarga maupun pertemanan tidak boleh otomatis menjadi alasan untuk menyita aset seseorang. Negara harus membuktikan bahwa aset tersebut memang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus melindungi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan tidak mengetahui adanya pelanggaran hukum.
Kejelasan aturan ini penting agar pemberantasan kejahatan tidak justru merugikan orang yang tidak bersalah.
7. Pemulihan Aset Harus Berorientasi pada Korban dan Keadilan Sosial
YLBHI menilai pemulihan aset dalam RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya bertujuan mengembalikan uang atau kekayaan hasil kejahatan ke kas negara, tetapi juga harus memperhatikan korban dan masyarakat yang terdampak.
Dalam kasus perdagangan manusia, kejahatan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, maupun korupsi pelayanan publik, korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga bisa kehilangan tanah, tempat tinggal, pekerjaan, sumber penghidupan, bahkan hak-hak sosialnya.
Karena itu, YLBHI meminta agar hasil perampasan aset diprioritaskan untuk mengganti kerugian korban, memulihkan kehidupan masyarakat terdampak, memperbaiki kerusakan lingkungan, dan mengembalikan hak-hak yang hilang.
Dengan demikian, keberhasilan perampasan aset tidak hanya diukur dari seberapa banyak uang yang masuk ke kas negara, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu memberikan keadilan dan memulihkan kehidupan korban serta masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.
Daftar Tuntutan YLBHI terhadap DPR dan Pemerintah
Atas berbagai kritik tersebut, YLBHI mendesak DPR dan pemerintah untuk memperbaiki substansi RUU Perampasan Aset sebelum regulasi tersebut diterapkan. Berikut sembilan poin tuntutan YLBHI:
1. Membuka draf resmi dan seluruh proses pembahasan serta menjamin partisipasi publik yang bermakna;
2. Menghapus Pasal 30 ayat (5) dan ketentuan pidana mati;
3. Memperkuat standar pembuktian, uji kebutuhan dan proporsionalitas, kontrol pengadilan, serta menyediakan upaya banding yang efektif;
4. Menjamin kerahasiaan advokat-klien, sumber jurnalistik, data korban, saksi, dan pembela HAM serta mencegah kriminalisasi melalui rezim perampasan aset;
5. Menjamin ganti kerugian, rehabilitasi, pengembalian aset, dan pertanggungjawaban individual aparat atas penyalahgunaan kewenangan;
6. Mengatur struktur, batas kewenangan, audit, keterbukaan, dan akuntabilitas Badan Pengelola Aset langsung dalam undang-undang serta menjamin independensi badan pengawas;
7. Memperbaiki norma multitafsir atau berpotensi menjadi pasal karet;
8. Memasukkan pencucian uang serta kejahatan serius berbasis keuntungan ekonomi, termasuk kejahatan lingkungan dan sumber daya alam; dan
9. Menempatkan pemulihan korban, masyarakat terdampak, dan lingkungan sebagai tujuan utama pemanfaatan hasil perampasan aset.(**)
