
Dok. ist (18/11/2026) Selain menetapkan status siaga, keputusan gubernur tersebut juga mengatur pembiayaan untuk penanganan bencana hidrometeorologi.
Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di seluruh wilayahnya hingga April 2027. Sebanyak 27 kabupaten/kota diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir, longsor, hingga cuaca ekstrem selama musim hujan, dilansir dari Detikcom.
Penetapan tersebut dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026 yang berlaku selama enam bulan, terhitung mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan seluruh 27 kabupaten/kota masuk dalam cakupan status siaga darurat bencana. Wilayah tersebut terdiri dari 18 kabupaten dan sembilan kota," ujar Dedi Mulyadi dalam surat tersebut, dikutip Selasa (17/11).
Sebanyak 18 kabupaten yang masuk dalam cakupan status siaga, yakni Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya.
Sementara sembilan kota meliputi Kota Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya.
Ancaman bencana yang menjadi perhatian pemerintah meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor.
"Status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi serta tanah longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026/2027 yang selanjutnya disebut status siaga darurat bencana, meliputi seluruh daerah tersebut," kata Dedi.
Siaga Berlaku Enam Bulan
Penetapan status siaga darurat tersebut memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah antisipasi dan kesiapan penanganan bencana selama enam bulan ke depan.
Seluruh daerah diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, terutama banjir dan longsor yang dapat terjadi akibat tingginya curah hujan.
Dalam keputusan gubernur tersebut ditegaskan masa berlaku status siaga darurat dimulai sejak 1 November 2026 hingga 30 April 2027.
"Status siaga darurat bencana terhitung mulai tanggal 1 November 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2027," jelasnya.
Penanganan Bencana Ditopang APBD
Selain menetapkan status siaga, keputusan gubernur tersebut juga mengatur pembiayaan untuk penanganan bencana hidrometeorologi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan skema pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan status siaga darurat bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Dedi. (**)
