Panas! Soroti Penangkapan Cakra Adi, BaraNusa Tuntut Polri Sikat Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Silvester -->

Menu Atas

✕

 NEWS PENDIDIKAN  

Recent Posts Label

Advertise


Panas! Soroti Penangkapan Cakra Adi, BaraNusa Tuntut Polri Sikat Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Silvester

Tim editor
Saturday, 21 November 2026

Dok. ist (21/11/2026) Kepolisian harus mengedepankan prosedur hukum yang benar dan tidak bertindak secara sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan.


Jakarta - Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, mengkritik langkah Polda Metro Jaya yang menangkap pemilik akun Facebook bernama Cakra Adi Negara. Adi menilai kepolisian harus mengedepankan prosedur hukum yang benar dan tidak bertindak secara sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan, dilansir dari KedaiPena.Com.


Menurut Adi, setiap tindakan penegakan hukum harus berlandaskan aturan dan mekanisme hukum acara pidana. Penangkapan seseorang tidak boleh dilakukan secara serampangan, melainkan harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.


“Kalau memang seseorang diduga melakukan tindak pidana, prosesnya harus jelas. Ada mekanisme pemanggilan untuk pemeriksaan, proses penyidikan, dan apabila syarat hukum untuk melakukan penangkapan telah terpenuhi, barulah tindakan tersebut dilakukan sesuai ketentuan,” tegas Adi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 21 November 2026.


Ia mengingatkan bahwa kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dalam menghormati hak-hak warga negara. Jangan sampai kewenangan aparat justru menimbulkan kesan bahwa hukum digunakan untuk menekan masyarakat kecil.


Adi juga mempertanyakan konsistensi Polda Metro Jaya dalam menangani berbagai perkara yang melibatkan sejumlah nama publik, termasuk Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Silvester.


 Menurutnya, aparat kepolisian harus menunjukkan keberanian dan ketegasan yang sama dalam menangani setiap perkara hukum, tanpa melihat latar belakang, kedudukan, maupun pengaruh seseorang.


“Jangan sampai masyarakat melihat ada perlakuan berbeda. Ketika berhadapan dengan masyarakat biasa, aparat begitu cepat dan tegas melakukan penangkapan. Tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh atau menjadi perhatian publik, penegakan hukum justru terkesan lamban,” ujarnya.


Adi menegaskan, prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi slogan.


“Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” lanjutnya.


Lebih jauh, Adi meminta Kapolda Metro Jaya melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara tersebut agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.


Ia juga mengingatkan bahwa profesionalitas aparat bukan hanya diukur dari keberhasilan menangkap seseorang, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prosedur, transparansi, dan keadilan dalam setiap proses hukum.


“Polisi harus membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku untuk semua. Jangan hanya berani kepada rakyat kecil, tetapi juga harus tegas dan profesional ketika menangani perkara yang melibatkan siapa pun, termasuk orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh,” pungkas Adi. (**)

https://togatehaves.com/i22wqsmYsvgUwHFjn/160992