Lumajang – Pelaksanaan proyek program revitalisasi di lingkungan SD Negeri Pulo 01, Jalan S. Parman No. 73, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, menuai sorotan tajam. Temuan di lapangan pada Sabtu (14/11/2026) mengindikasikan adanya pengabaian terhadap imbauan resmi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Lumajang terkait transparansi dan standar keselamatan kerja.
Saat awak media melakukan pemantauan di lokasi, tidak ditemukan adanya papan nama proyek yang terpasang sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Selain itu, para pekerja terlihat beraktivitas di tengah tumpukan puing material dan potongan kayu tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) standar konstruksi.
Padahal, beberapa waktu lalu Kadisdikbud Kabupaten Lumajang secara tegas telah mengingatkan seluruh lembaga penerima program revitalisasi agar mematuhi seluruh prosedur, termasuk kewajiban pemasangan papan nama proyek dan penggunaan APD.
"Kami dari awal sudah memberikan imbauan kepada seluruh lembaga penerima program revitalisasi untuk melaksanakan seluruh tahapan sesuai ketentuan dan prosedur. Apabila ada informasi dan temuan di lapangan ada pelanggaran, termasuk di dalamnya pemakaian APD dan tidak dipasang papan nama, tentu kita akan memberikan teguran baik secara lisan maupun imbauan untuk semua lembaga," tegas Kadisdikbud dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp beberapa waktu lalu.
Selain persoalan papan proyek dan APD, awak media juga menemukan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pada pemasangan lantai keramik yang terdengar kopong (kosong di bagian bawah). Ironisnya, keterangan dari pihak-pihak yang berada di lokasi justru saling bertolak belakang saat dikonfirmasi.
Seorang pria yang mengaku sebagai pengawas proyek berdalih bahwa papan informasi proyek sebelumnya pernah ada, namun kini telah rusak. Mengenai keramik yang kopong, ia menyebut bagian tersebut baru akan diperbaiki.
"Dulu ada (papan proyek), sekarang sudah rusak. Terkait masalah keramik kosong, nanti saya benahi," ujarnya saat dikonfirmasi di lokasi.
Keterangan tersebut berbanding terbalik dengan pengakuan pekerja proyek serta petugas keamanan (satpam) sekolah saat dimintai penjelasan secara terpisah setelah awak media mengisi buku tamu. Keduanya mengklaim bahwa keramik bermasalah yang dimaksud justru sudah selesai diperbaiki dan pengerjaan kini tinggal tahap pembersihan akhir.
Namun, pantauan visual di halaman sekolah pada Sabtu pagi menunjukkan tumpukan puing bangunan, sisa material, serta perabot meja dan kursi kelas masih menumpuk di bawah kanopi dan belum tertata kembali ke dalam ruang kelas.
Alih-alih memberikan penjelasan teknis terkait spesifikasi pekerjaan maupun menunjukkan identitas resmi selaku pengawas, pria yang mengaku sebagai pengawas proyek tersebut justru melontarkan kalimat bernada sinis kepada awak media.
"Jajal sampean bekerja yang benar (coba Anda bekerja yang benar)," cetusnya di hadapan jurnalis.
Sikap tersebut sangat disayangkan mengingat fungsi pers di lapangan merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Sebagai pihak yang dibayar menggunakan uang rakyat melalui anggaran negara, seorang pengawas proyek atau fasilitator teknis terikat pada aturan ketat dalam menjalankan tugasnya. Kelalaian dalam memastikan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi serta sikap tidak profesional berpotensi mendatangkan konsekuensi serius.
Mengacu pada regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun aturan jasa konstruksi, pengawas yang lalai dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan pembayaran, hingga pemutusan kontrak dan pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) apabila berasal dari pihak konsultan. Sementara jika berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bersangkutan dapat dikenai sanksi disiplin pegawai mulai dari teguran hingga pemotongan tunjangan sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021. Bahkan, apabila pembiaran ketidaksesuaian spesifikasi terbukti merugikan keuangan negara saat diaudit, hal tersebut berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi.
Dengan adanya temuan yang bertolak belakang dengan komitmen Kadisdikbud tersebut, publik kini menanti langkah tegas, evaluasi menyeluruh, serta sanksi nyata dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi dan kinerja pengawas di SDN Pulo 01 Tempeh. (Nr)