
Dok. ist (19/11/2026) Aksi penertiban besar-besaran ini sebelumnya melibatkan tim gabungan dari Balai TNGHS, Polri, TNI, DLH, Satpol PP, BPBD, PT PLN, hingga Masyarakat Peduli Api. Mereka menyisir wilayah kerja Resor PTN Gunung Bodas selama lima hari berturut-turut, sejak 10 hingga 14 November 2026.
Sukabumi - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi bergerak cepat menelusuri ancaman horor limbah logam berat di kawasan lereng Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Langkah ini diambil setelah tim gabungan menemukan kolam rendaman berisi zat mematikan, sianida, dalam operasi penertiban tambang emas ilegal.
Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan (KPHL) DLH Kabupaten Sukabumi, Arli Harliana, mengungkapkan timnya telah mengamankan enam sampel air dari titik-titik vital. Sampel tersebut diambil mulai dari sumber air bersih warga, aliran sungai, hingga kolam pengolahan emas liar yang diduga kuat telah tercemar.
"Pada kegiatan penertiban PETI bersama TNGHS, DLH Kabupaten Sukabumi melakukan pengambilan sampel air untuk melihat kondisi atau kualitas air di sekitar lokasi PETI. Dua sampel air bersih dari sumur warga, dua sampel air limbah dari kolam rendaman, serta dua sampel air permukaan Sungai Sukarame dan Sungai Cibodas Kecamatan Cisolok," ujar Arli dalam keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Rabu (18/11).
Arli memastikan seluruh sampel tersebut kini sedang diuji secara intensif di laboratorium. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat pencemaran yang terjadi akibat aktivitas ilegal tersebut. "Pengujian enam sampel tersebut diharapkan selesai paling lama 14 hari kerja," katanya.
Aksi penertiban besar-besaran ini sebelumnya melibatkan tim gabungan dari Balai TNGHS, Polri, TNI, DLH, Satpol PP, BPBD, PT PLN, hingga Masyarakat Peduli Api. Mereka menyisir wilayah kerja Resor PTN Gunung Bodas selama lima hari berturut-turut, sejak 10 hingga 14 November 2026.
Hasilnya mengejutkan. Petugas terpaksa menyegel 74 lubang tambang ilegal dan meratakan 56 gubuk penambang. Tak hanya itu, ditemukan sembilan titik rendaman yang mengandung bahan kimia berbahaya yang mengancam ekosistem hutan.
Arli menegaskan, penggunaan sianida dan merkuri di aktivitas tambang emas ilegal adalah bom waktu bagi lingkungan. Selain merusak kontur lahan yang memicu longsor dan banjir, limbah sisa pengolahan emas yang dibuang sembarangan bakal meracuni sumber kehidupan masyarakat.
Dampak sosialnya pun tak main-main. Kerusakan hutan memicu ketimpangan ekonomi dan konflik, sementara limbah cair yang mengalir ke sungai mengancam ketersediaan air bersih yang dikonsumsi warga setiap hari.
"Limbah pencucian emas yang dibuang bebas ke sungai dan tanah merusak sumber air bersih warga. Hal ini memicu masalah kesehatan turunan seperti penyakit kulit dan infeksi saluran pencernaan akibat konsumsi air yang tercemar logam berat," tutur Arli.
Lebih mengerikan lagi, paparan racun kimia ini bersifat jangka panjang. Arli memperingatkan adanya risiko kerusakan saraf permanen hingga ancaman serius bagi masa depan generasi muda di wilayah hilir.
"Dampak kesehatan lainnya adalah penurunan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat atau stunting karena rusaknya ekosistem sungai dan tanah pertanian, serta penyakit Minamata atau gangguan saraf akibat keracunan merkuri berat," pungkas Arli. (**)
