Dan terkait informasi publik maka masyarakat harus dapat memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan manipulasi maka berdasarkan pasal 41 dan pasal 42 undang-undang negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 dan telah dirubah nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah.
RT, yang engan disebut namanya mengatakan, kami kerja disini sudah sangat sedih pak, semua tidak ada yang dipungsikan oleh ibu kepala desa. "dari kaur pembagunan, bendahara dan juga sekdes. semua di ambil alih oleh kepala desa," jelasnya.
"Bukan hanya itu pak, honor TPK tidak di keluarkan. mana kantor desa kami ini tidak ada alat-alat ATK apa lagi komputer, laptop printer semua kosong, tidak tau kemana, belanja modal alat kantornya? semua kaur dan perangakat desa mengeluh jika ingin mengetik ataupun print terpaksa kita ke rental jadi repot pokoknya pak, kami di kantor ini minum kopi/teh kami beli sendiri pak dari uang pribadi, tidak ada operasional kantor makan minum harian lembur". bebernya.
"Uniknya desa kami ini selain semua tidak dipungsikan, saya mantan bendahara, kemaren pencairan 20% saya tidak tau menau dalam pengambilan saya tidak ikut. tau-tau nya kepala desa bilang sudah cair uang nya sudah dia ambil, maka nya saya bilang unik pak", cetus nya.
"Kami disini tidak mendapat seragam kaur desa seharusnya mendapat seragam, ini tidak dapat seharus nya tahun 2017-2018 mendapat seragam pak, kemana pengadan alat seragam kantor kami tidak tau" jelas nya.
Baca juga : Bupati ; Tinjau Persiapan MTQ yang Akan di Ikuti 21 Kecamatan
"Diminta kepada penegak hukum lampung utara agar segera mengusut tuntas peraktek-peraktek korupsi yang sudah meraja lela di desa Negara Batin" pungkasnya. (Yudi)