dok. istimewa (26/11) Indonesia sulit untuk menjual sumber dayanya ke Jepang. Bahkan pisang saja tak diizinkan.
Jakarta - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyoroti sistem perdagangan Jepang yang selama ini produknya bisa leluasa masuk ke Tanah Air khususnya produk otomotif dan elektronik. Kemudahan ekspor itu tidak sebaliknya dirasakan Indonesia.
Prabowo mengatakan Indonesia sulit untuk menjual sumber dayanya ke Jepang. Bahkan pisang saja tak diizinkan.
"Saya diberitahu oleh Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan. Beliau ke Tokyo. Beliau negosiasi perdagangan antara dua negara. Masa, selama berapa puluh tahun kita izinkan bangsa Jepang jual mobil, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, motor, kita izinkan," kata Prabowo saat menghadiri Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhamadiyah Surabaya, Jumat (24/11/2023) lalu.
"Berapa juta motor tiap tahun kita izinkan, televisi, hitachi. Tapi kita mau jual pisang saja mereka tidak izinkan, jual pisang," tambah Prabowo.
Selain itu, Prabowo menceritakan perbincangannya dengan duta besar (dubes) Jepang di Indonesia soal perdagangan bebas. Ia mengaku tak mau kekayaan Indonesia dijual murah dalam bentuk barang mentah, melanjutkan apa yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tidak bisa kita jual lagi kekayaan kita murah gelondongan. Kita mau olah semua kekayaan kita di Indonesia," tegasnya.
Di hadapan dubes Jepang, Prabowo pun mengatakan pemerintah Indonesia menginginkan pabrik-pabrik dibangun di Indonesia. Sebab, menurutnya, masyarakat butuh pekerjaan demi masa depan yang lebih baik.
"Saya jelaskan ke beliau. Yang Mulia kita setuju perdagangan bebas, we support free trade but we want fair trade. Kita mau perdagangan bebas tapi kita mau perdagangan adil," ucapnya.
Prabowo lalu menganalogikan hubungan dengan negara lain harus seperti bermain sepak bola di lapangan, yakni harus di dataran yang sama tingginya.
"Saya bilang we want to be like you. Saya bilang kita mau ikut kamu, seperti kamu, kita mau rakyat kita sejahtera, kita mau rakyat kita tidak nerima UMR, UMR, UMR. Kita mau rakyat kita terima penghasilan yang cukup," tuturnya. (DW/*)