Dok. ist (19/7/2026) Sidang tersebut membahas sejumlah rancangan undang-undang kontroversial yang diusulkan koalisi pemerintah.
Jakarta - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dapat tekanan keras dari puluhan anggota Parlemen Israel. Ia bahkan disoraki saat menghadiri sidang parlemen Israel (Knesset) pada Selasa lalu (15/7).
Sebagaimana diketahui, sidang tersebut membahas sejumlah rancangan undang-undang kontroversial yang diusulkan koalisi pemerintah.
"Memalukan! Pergi! Keluar!" teriak puluhan anggota parlemen oposisi seperti diberitakan CNN, dikutip Minggu (19/7/2026). Gelombang ejekan itu membuat suasana sidang sangat ricuh hingga Netanyahu akhirnya meninggalkan ruangan dan tidak mengikuti proses pemungutan suara, dilansir dari CNBC Indonesia.
Meski begitu, rancangan undang-undang yang diajukan koalisi tetap disahkan. Ketidakhadiran Netanyahu tidak menghentikan dorongan legislasi yang dikebut koalisinya pekan ini. Pengesahan dilakukan hanya beberapa hari sebelum Knesset secara resmi dibubarkan pada Jumat (17/7) menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026.
Menurut para analis, sejumlah RUU kontroversial yang diselesaikan dengan cepat itu bertujuan memenuhi tuntutan sekutu Netanyahu dari kalangan Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) dan kelompok sayap kanan. Analis politik Nadav Eyal menilai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Netanyahu untuk mempertahankan dukungan politik menjelang pemilu.
"Netanyahu sedang berjuang demi kelangsungan hidup politiknya, dan partai-partai Haredi sangat penting untuk itu," tulis Nadav Eyal. Ia menambahkan Netanyahu ingin menunjukkan kepada mitra Haredinya bahwa hanya dirinya yang mampu memenuhi kepentingan mereka.
Salah satu aturan yang paling menuai sorotan adalah penetapan studi Taurat sebagai nilai dasar negara melalui Undang-Undang Dasar. Para pengkritik menilai aturan itu dapat menjadi landasan hukum untuk mempertahankan pengecualian wajib militer bagi warga Yahudi ultra-Ortodoks jika nanti diuji kembali di Mahkamah Agung.
Selain itu, parlemen juga mengesahkan undang-undang yang memberikan kekebalan sementara bagi puluhan ribu warga Yahudi ultra-Ortodoks yang menghindari wajib militer hingga akhir Januari 2027. Kebijakan ini memicu kritik karena militer Israel mengaku masih kekurangan sedikitnya 12.000 personel di tengah konflik yang masih berlangsung.
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, bahkan mengeluarkan peringatan terbuka yang menyebut legislasi tersebut "tidak masuk akal" dan tidak sesuai dengan kebutuhan militer. Ia juga memperingatkan kebijakan itu berpotensi mengikis kepercayaan prajurit yang sudah menjalankan wajib militer.
Pernyataan Zamir memicu reaksi keras dari sekutu Netanyahu. Sejumlah anggota Partai Likud menyerukan pemecatannya, sementara Ketua Partai Shas Aryeh Deri menuduh Zamir telah "bermain politik".
Meski sudah disahkan, undang-undang itu langsung menghadapi tantangan hukum. Beberapa jam setelah pemungutan suara, partai oposisi mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Israel, yang kemudian mengeluarkan perintah sementara untuk menangguhkan pemberlakuan aturan tersebut.
Selain undang-undang wajib militer, parlemen juga mengesahkan rancangan undang-undang yang mengubah regulasi penyiaran. Para pengkritik menilai aturan itu memperluas pengaruh pemerintah terhadap media dan mengancam kebebasan pers.
Parlemen juga menyetujui perluasan program pendidikan tinggi yang memisahkan mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan ini menuai kritik keras dari kalangan universitas dan kelompok perempuan karena dinilai mendiskriminasi perempuan, melemahkan prinsip kesetaraan, serta mengancam standar akademik.
Mitra koalisi lainnya juga memanfaatkan momen ini untuk mendorong agenda masing-masing. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan paket pendanaan permukiman Yahudi di Tepi Barat senilai sekitar 2,4 miliar syekel atau sekitar US$790 juta. Dana itu akan digunakan untuk membangun lingkungan permukiman baru dan akses jalan, sekaligus melegalkan 34 pos permukiman yang sebelumnya belum diakui. Menurut Smotrich, jumlah permukiman baru yang disetujui selama pemerintahan saat ini telah mencapai 104 lokasi.
Di sisi lain, survei saluran televisi Channel 12 menunjukkan mayoritas publik Israel tidak mendukung paket legislasi tersebut. Sebanyak 66 persen responden menolak aturan yang menjadikan studi Taurat sebagai nilai dasar negara, sementara 61 persen menginginkan pemerintahan berikutnya tidak lagi melibatkan partai-partai Yahudi ultra-Ortodoks dalam koalisi.
Meski demikian, Netanyahu diyakini bertaruh bahwa dampak politik kebijakan ini hanya bersifat sementara. Seorang sumber dari Partai Likud mengatakan ingatan publik cenderung pendek, sehingga menjaga soliditas koalisi dinilai lebih penting dibanding ketidakpopuleran satu undang-undang tertentu. Sumber itu juga menilai Netanyahu tidak terlalu khawatir dengan kemungkinan campur tangan pengadilan, karena pertarungan hukum justru dapat memperkuat narasi anti-peradilan yang selama ini menjadi tema utama kampanyenya. (***)