Lumajang– Wajah proyek etalase pusat kota senilai Rp5,51 miliar milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Lumajang tercoreng di lapangan. Pembangunan trotoar (pedestrian) di ruas Jalan Kyai Ilyas, Kecamatan Lumajang—yang merupakan satu paket kontrak dengan proyek strategis penataan kawasan Jalan Panglima Besar (PB) Sudirman—berubah menjadi "jebakan maut" bagi warga setempat.
Betapa tidak, meski para pekerja proyek beraktivitas setiap hari di kawasan tersebut, satu titik galian tepat di depan rumah warga di Jalan Kyai Ilyas justru dibiarkan mangkrak selama dua pekan tanpa sentuhan. Puncaknya, pada Rabu (18/11/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB, cor-coran penutup saluran air di depan pintu gerbang rumah warga ambles dan menganga lebar.
Akses keluar-masuk kendaraan warga lumpuh total. Lebih mengerikan lagi, lubang menganga dan gunungan puing bekas bongkaran dibiarkan telanjang tanpa garis pengaman (safety line) maupun rambu peringatan, seolah menantang maut bagi dua penghuni rumah yang sudah berusia lanjut (lansia).
Pemilik rumah di Jalan Kyai Ilyas yang identitasnya dirahasiakan mengaku habis kesabaran melihat pola kerja rekanan proyek yang dinilai serampangan dan abai terhadap keselamatan nyawa manusia.
"Padahal proyek ini setiap hari bekerja, tapi di depan rumah saya dibiarkan saja sejak dibongkar dua minggu lalu. Awalnya lubang kecil, tadi malam jam 22.00 WIB bertambah besar bahkan ambles," ungkapnya dengan nada kecewa saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Ia menegaskan, pembiaran selama dua minggu tersebut bukan sekadar mengurung kendaraannya di dalam rumah, melainkan menciptakan ancaman nyata setiap detik bagi kedua orang tuanya yang sudah renta.
"Saya kesulitan untuk jalan masuk dan keluar kendaraan karena ambrolnya cor-coran di depan rumah saya. Orang tua saya usianya sudah 82 tahun dan 73 tahun, saya takut ketika beliau masuk dan keluar rumah tidak kelihatan kalau ada lubang. Bekas bongkaran juga berserakan, takutnya ada yang jatuh tersandung atau terpeleset," keluhnya.
Tamparan Keras di Proyek Kawalan Kejaksaan, Insan Pers IJC Pasang Badan
Carut-marut pengerjaan di Jalan Kyai Ilyas menjadi tamparan keras bagi DPUTR Kabupaten Lumajang serta konsultan pengawas. Ironisnya, proyek Peningkatan Jalan PB Sudirman beranggaran fantastis ini sebelumnya diklaim mendapat pengawalan ketat dan sempat ditinjau langsung oleh pucuk pimpinan daerah bersama jajaran Kejaksaan Negeri Lumajang.
Namun di lapangan, pengawasan terpadu itu seolah tumpul. Tidak adanya pelat jembatan darurat maupun pengaman K3 di depan akses warga dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap regulasi nasional:
• UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Pasal 59): Secara tegas mewajibkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4) demi melindungi keselamatan publik di sekitar proyek.
• Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK: Mengharamkan area proyek publik dibiarkan tanpa barikade pengaman, rambu bahaya, dan pembersihan puing (housekeeping).
• UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 28 & 273): Mengancam pelaksana pekerjaan jalan dengan sanksi pidana maupun denda apabila kelalaian pemasangan tanda bahaya memicu kecelakaan.
Melihat indikasi kelalaian fatal pada proyek yang dibiayai uang rakyat miliaran rupiah tersebut, kalangan jurnalis di Lumajang menyatakan sikap tegas untuk tidak membiarkan kasus ini menguap begitu saja.
"Ini menjadi catatan khusus yang harus dikawal," tegas salah satu awak media yang medianya tergabung dalam asosiasi Indonesia Journalist Center (IJC) Lumajang, Kamis (19/11/2026).
CV. Bumi Putra Perkasa Menghilang dari Konfirmasi, DPUTR Sekadar Minta Maaf
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, proyek Peningkatan Jalan PB Sudirman dengan nilai kontrak Rp5.510.731.360 dan masa pelaksanaan 81 hari kalender ini digarap oleh CV. Bumi Putra Perkasa dengan pengawasan CV. Marsya Pratama.
Namun saat awak media berupaya meminta pertanggungjawaban dan konfirmasi langsung di lapangan, pihak CV. Bumi Putra Perkasa terkesan tertutup dan sulit diakses lantaran tidak adanya penanggung jawab rekanan yang bisa ditemui di lokasi.
Sementara itu, pihak DPUTR Kabupaten Lumajang melalui Kepala Bidang Bina Marga, Heri Kurniawan, S.T., M.T., saat dikonfirmasi terpisah hanya menyampaikan permohonan maaf dan berjanji meneruskan laporan tersebut ke pihak penyedia jasa.
"Terima kasih atas informasinya. Terkait hal tersebut akan segera kami sampaikan ke penyedia untuk segera ditindaklanjuti. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," ujar Heri Kurniawan, S.T., M.T.
Kini publik dan insan pers menagih nyali DPUTR Kabupaten Lumajang: apakah berani menjatuhkan sanksi tegas kepada CV. Bumi Putra Perkasa dan mengevaluasi kinerja konsultan pengawas CV. Marsya Pratama, atau justru membiarkan lubang maut di Jalan Kyai Ilyas terus mengancam keselamatan warga hingga jatuh korban jiwa. (Nr/Tim)
