Dok. ist (27/4/2026) Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam kasus korupsi yang menjeratnya.
Jakarta - Presiden Isaac Herzog secara tegas memutuskan untuk tidak memberikan grasi kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam kasus korupsi yang menjeratnya, dilansir dari Viva.co.id.
Setidaknya untuk saat ini.
Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh The New York Times.
Mereka mengutip dua pejabat senior Israel yang mengetahui langsung pemikiran Herzog.
Alih-alih mengabulkan permintaan grasi yang diajukan Netanyahu pada November lalu, Herzog memilih jalan lain.
Ia akan memfasilitasi proses mediasi.
Tujuannya jelas: mencapai kesepakatan plea bargain antara Netanyahu dan jaksa penuntut.
Jadi, apa sebenarnya yang terjadi?
Mengapa presiden yang memegang wewenang grasi ini mundur selangkah?
Dan bagaimana kaitannya dengan ketegangan terbaru dengan Iran?
Mengapa Herzog Memilih Jalan Tengah yang Berisiko?
Bagi Herzog, keputusan ini bukanlah hitam-putih.
Memberi grasi sekarang akan memicu badai politik.
Menolaknya mentah-mentah juga sama berbahayanya.
Apalagi Israel akan menghadapi pemilihan umum dalam enam bulan.
Jadi, ia memilih menjadi penengah.
Kantor Kepresidenan Herzog merilis pernyataan resmi.
Mereka menjelaskan alasan di balik langkah ini.
"Presiden Isaac Herzog menganggap solusi damai antara kedua belah pihak adalah kepentingan publik yang penting," demikian pernyataan resmi Kantor Kepresidenan Herzog seperti dikutip The New York Times, Senin, 27 April 2026.
Pernyataan itu menegaskan komitmen Herzog untuk menjaga persatuan.
Ia percaya bahwa mediasi adalah satu-satunya jalan untuk menurunkan ketegangan politik yang memecah belah Israel saat ini.
Proses mediasi ini akan melibatkan dua kubu yang saling berhadapan.
Di satu sisi, ada pengacara Netanyahu, Amit Hadad.
Di sisi lain, Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, yang dikenal sebagai musuh ideologis pemerintah Netanyahu.
Ini bukan tugas mudah.
Jaksa Agung sebelumnya telah memblokir sejumlah inisiatif legislatif pemerintah.
Namun, Herzog yakin ada ruang untuk kreativitas dan terobosan hukum.
Isi Permintaan Grasi Netanyahu dan Kekuatan di Baliknya:
Netanyahu secara resmi mengajukan permintaan grasi pada November tahun lalu.
Ia berargumen bahwa persidangan ini merobek-robek persatuan bangsa.
Ia bahkan menyebutnya sebagai pengalih perhatian dari tugas negara yang lebih besar.
"Israel menghadapi tantangan besar, dan di samping itu peluang besar," kata Netanyahu dalam pernyataan video saat itu.
"Untuk mengusir ancaman dan mewujudkan peluang, persatuan nasional diperlukan."
Namun, ada satu masalah besar.
Netanyahu tidak pernah mengakui kesalahan.
Ia tidak menunjukkan penyesalan.
Padahal, ini adalah syarat utama untuk mendapatkan grasi di Israel.
Bahkan, Departemen Pengampunan Kementerian Kehakiman telah mengeluarkan opini hukum pada bulan lalu.
Mereka menyatakan akan sangat bermasalah jika presiden memberikan grasi kepada Netanyahu.
Status persidangan yang masih berlangsung menjadi penghalang utama.
Netanyahu belum dihukum?
Ia juga belum mengaku bersalah.
Opini itu menegaskan bahwa pemberian grasi di luar prosedur standar hukum tidak dapat direkomendasikan.
Meski demikian, Netanyahu mendapat dukungan kuat dari sekutu terdekatnya.
Menteri Warisan, Amichai Eliyahu dari partai sayap kanan Otzma Yehudit, mengkritik keras keputusan Herzog.
"Ini memalukan bahwa presiden negara hari ini memilih jalan mudah dari prosedur hukum, daripada jalan kepemimpinan," tulis Eliyahu di media sosial X.
Ia menyebut Herzog telah melewatkan kesempatan bersejarah untuk memperbaiki perpecahan.
Siapa Dalang di Balik Layar? Desakan Trump yang Tak Pernah Padam
Satu nama besar muncul sebagai pendorong utama di balik skenario grasi ini: Presiden AS Donald Trump.
Hubungan Trump dan Netanyahu memang sangat dekat.
Sejak Oktober lalu, Trump secara terbuka mendesak Herzog untuk memberikan grasi.
Dalam pidatonya di Knesset (parlemen Israel), Trump sempat melontarkan pertanyaan retoris.
"Tuan Presiden, mengapa Anda tidak memberinya pengampunan?" tanya Trump saat itu, langsung menatap Herzog.
Desakan itu tidak berhenti di situ.
Trump bahkan menyurati Herzog secara pribadi pada November lalu.
Ia menekankan permintaan yang sama.
Ketika Herzog belum juga bergerak, Trump melancarkan kritik pedas.
Ia menyebut Herzog sebagai memalukan dan seorang pria yang lemah dan menyedihkan.
Tekanan eksternal ini jelas mempersulit posisi Herzog.
Apalagi Amerika Serikat adalah sekutu terpenting Israel.
Namun, tampaknya Herzog tetap berpegang pada prinsip hukum negaranya. Ia menolak untuk diintimidasi.
Hal ini menarik untuk dicermati. Terutama jika dikaitkan dengan situasi geopolitik yang lebih luas, termasuk perkembangan terkini dengan Iran.
Kaitannya dengan Iran dan Pengaruhnya terhadap Kasus Netanyahu
Lantas, apa hubungan kasus korupsi Netanyahu dengan Iran? Ternyata cukup erat.
Sebelumnya, persidangan kasus Netanyahu sempat terhenti.
Penyebabnya adalah konflik berskala besar antara Israel dan Iran yang didukung AS.
Iran mulai menargetkan Israel dengan rudal balistik dan pesawat nirawak pada 28 Februari lalu.
Situasi darurat yang diberlakukan memaksa sistem peradilan berhenti sementara.
Namun, setelah gencatan senjata disepakati, keadaan darurat dicabut. Sidang pun akan kembali dilanjutkan.
Menariknya, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara blak-blakan mengaitkan gencatan senjata dengan nasib hukum Netanyahu.
"Gencatan senjata di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon, akan mempercepat proses hukum terhadap Benjamin Netanyahu," tulis Araghchi di media sosial.
Ia bahkan menuding Netanyahu mencoba menggagalkan gencatan senjata.
Tujuannya? Untuk menghindari ruang sidang.
Teori konspirasi ini cukup populer di kalangan oposisi Netanyahu di Israel.
Mereka menuding perdana menteri itu terus memicu perang sebagai cara untuk menunda persidangan.
Meski belum terbukti, korelasi waktu antara eskalasi konflik dan penundaan sidang cukup mencolok.
Herzog sendiri mungkin juga mempertimbangkan aspek ini.
Di tengah ancaman eksternal dari Iran, memaksakan keputusan grasi yang kontroversial akan sangat berbahaya.
Stabilitas internal adalah prioritas utama.
Akhir dari Jalan Netanyahu?
Dengan ditolaknya grasi (untuk sementara), balik lagi ke Netanyahu.
Pilihan di depannya semakin terbatas.
Opsi pertama, menerima plea bargain atau tawar menawar pengakuan bersalah.
Itu berarti ia harus mengakui sebagian kesalahan.
Ada konsekuensi politik yang besar.
Ia mungkin harus mundur dari jabatan atau setidaknya tidak mencalonkan diri lagi.
Opsi kedua, melanjutkan persidangan hingga tuntas.
Jika terbukti bersalah, ia menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara untuk tuduhan suap.
Risikonya sangat tinggi bagi seorang politisi senior seusianya.
Satu hal yang pasti. Jalan keluar yang mudah berupa grasi presiden, kini tertutup.
Herzog telah memilih untuk menghukum Netanyahu dengan proses mediasi yang panjang.
Sekarang, bola panas itu kembali ke tangan Netanyahu dan tim hukumnya.
Mampukah ia bernegosiasi?
Atau akankah ia kembali mencoba mengguncang panggung politik dengan isu keamanan dan Iran?
Publik Israel dan dunia kini menunggu babak selanjutnya dari drama politik paling panjang di Timur Tengah ini. (**)