Dok. ist (9/4/2026) Menteri Dody Hanggodo mengonfirmasi kedatangan tim penyidik untuk melakukan pendalaman di beberapa ruangan.
Jakarta - Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta pada Kamis (9/4) sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan aparat penegak hukum ini terjadi saat acara Silaturahmi Generasi Muda Kementerian Pekerjaan Umum tengah berlangsung, menyebabkan Menteri PU Dody Hanggodo harus meninggalkan lokasi sebelum memberikan sambutan, seperti dilansir dari Sindonews dan Okezone.
Menteri Dody Hanggodo mengonfirmasi kedatangan tim penyidik untuk melakukan pendalaman di beberapa ruangan. Ia menyatakan telah memberikan izin penuh kepada Kejati DKI untuk memasuki area mana pun, termasuk ruang kerjanya, tanpa ada yang ditutupi. Hal ini diungkapkan Dody kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026), dikutip dari CNN Indonesia.
Meskipun demikian, Dody Hanggodo mengaku tidak mendapatkan penjelasan rinci mengenai perkara atau pasal yang sedang didalami oleh penyidik. "Izin lakukan pendalaman. Enggak ngomong terkait masalah apa. Cuma hanya mau lakukan pendalaman gitu. Saya enggak tahu," ungkap Menteri Dody, seperti diberitakan oleh Okezone.
Dody juga menyatakan tidak menanyakan secara detail tujuan pemeriksaan tersebut dan tidak mengetahui jumlah personel penyidik atau ruangan mana saja yang menjadi sasaran. Ia hanya sempat membaca sekilas surat perintah yang dibawa Kejati DKI karena harus menghadiri acara lain.
Ia meminta pihak keamanan kementerian untuk kooperatif dan mempersilakan tim Kejati DKI masuk ke ruangannya jika diperlukan. Namun, Dody mengingatkan agar setiap barang yang diambil harus dicatat. "Saya bebaskan beliau-beliau masuk ruangan siapa saja, termasuk pada ruangan saya," ucap Dody.
Peristiwa ini mencuat di tengah penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Cipta Karya yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida dan Inspektur Jenderal Kementerian PU Maulidya Indah Junica.
Sebelumnya, Menteri Dody Hanggodo juga pernah mengeluhkan adanya dugaan praktik "deep state" di internal Kementerian PU. Praktik ini diduga melibatkan pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen) yang merasa kebal hukum dan pengawasan.
Dody menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memintanya untuk melakukan "bersih-bersih" di kementerian tersebut. Menurutnya, jika tidak ada perbaikan, Presiden Prabowo siap turun tangan langsung. "Kita diminta oleh Pak Presiden Prabowo untuk membersihkan diri kita sendiri atau beliau yang membersihkan kita," ujarnya dalam diskusi dengan media pada Kamis (2/4/2026).
Dody menegaskan bahwa tugas utamanya di Kementerian PU saat ini bukanlah hanya membangun infrastruktur, melainkan juga untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. "Tugas saya cuma satu, gak banyak, bukan bangun jembatan dan jalan, tugas saya bersih-bersih," pungkas Dody. (**)