"Wajib, hukumnya wajib kalau Polri harus netral, itu wajib netral. Kalau kita enggak netral, bubar negara ini," kata dia, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (6/9), terkait penanganan gerakan #2019GantiPresiden.
Ari menyangkal aparat sengaja bersikap represif terhadap sejumlah kegiatan deklarasi gerakan tagar itu. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak melarang kegiatan itu dan menyatakan bukan tergolong kampanye.
Menurutnya, kepolisian mempunyai prosedur dalam mengambil tindakan. Yakni, imbauan (preemtif), pencegahan (preventif), hingga penindakan (represif). Tindakan represif pun disebut harus berdasarkan aturan yang berlaku.
Jika ada yang menilai kepolisian melakukan tindakan represif menurutnya hal itu hanya perbedaan cara pandang. "Jadi kalau bicara represif memang ada tindakan represif, tapi bukan berarti keliru," katanya.
Ari mengatakan tugas kepolisian mengamankan secara umum situasi dan kondisi keamanan. Dia membantah ada perintah mengamankan deklarasi karena dianggap berpotensi mengganggu keamanan.
Kritikan soal netralitas Polri sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurutnya suasana damai dalam kontestasi pemilu, ditentukan dari keadilan penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu maupun aparat keamanan.
"Aparat sebagai pihak yang netral harus betul-betul menjaga supaya tidak terjadi orang merasa diperlakukan tidak adil," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, pada 30 Agustus lalu.
Baca juga : Warga Desa Dede Pada, Disuruh Lari Dan Di Tembak Oknum Polisi
Kritik ini merupakan buntut tindakan pelarangan sejumlah kegiatan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di berbagai daerah, termasuk pengadangan, intimidasi dan pengusiran terhadap Ustaz Abdul Somad, aktivis Neno Warisman dan musisi Ahmad Dhani. (cnn/ayp/arh)