Dok. ist (4/3/2026) Pemulangan jemaah berjalan secara bertahap dan terkendali.
Jakarta - Sebanyak 6.047 jemaah umrah telah kembali ke Indonesia dalam dua hari terakhir. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) memastikan seluruh proses pemulangan dilakukan dengan pengawasan ketat, mengutamakan aspek keselamatan di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang memanas, dilansir dari Detikcom (4/3/2026).
Fokus utama Kemenhaj saat ini adalah menjamin keamanan, keselamatan, dan perlindungan jemaah, baik yang masih berada di luar negeri maupun yang sedang dalam proses kepulangan.
Dilansir dari laman Kemenhaj, Selasa (3/3), Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, menegaskan bahwa pemulangan jemaah berjalan secara bertahap dan terkendali.
"Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke Tanah Air dengan aman. Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib," ujar Ichsan.
Ia merinci, pada Sabtu, 28 Februari 2026, sebanyak 4.200 jemaah dipulangkan melalui 12 penerbangan. Sementara pada Minggu, 1 Maret 2026, terdapat 2.047 jemaah yang kembali menggunakan lima penerbangan.
Di sisi lain, pemerintah juga mencatat bahwa hingga sebelum dimulainya musim haji pada 18 April 2026, terdapat 43.363 calon jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat. Mereka berasal dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Dalam aspek perlindungan, Kemenhaj menegaskan komitmen negara untuk hadir bagi seluruh jemaah. Apabila terdapat kendala, baik terkait perlindungan, persoalan hukum, maupun keadaan darurat di Arab Saudi atau negara transit, jemaah diminta segera menghubungi perwakilan resmi Indonesia, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) setempat.
"Kami bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memastikan setiap persoalan jemaah ditangani cepat dan tepat. Kami meminta seluruh jemaah tetap tenang dan mengikuti arahan resmi," pungkas Ichsan.
Sebelumnya, Kemenhaj mengeluarkan imbauan resmi kepada calon jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat agar menunda keberangkatan sementara waktu. Langkah ini diambil untuk mempertimbangkan aspek keselamatan dan pelindung
Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegaskan keputusan ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam mengutamakan keselamatan warga negara Indonesia yang akan melaksanakan ibadah di Tanah Suci.
"Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya," ujar Wamenhaj di Jakarta, Minggu (1/3/2026), dilansir dari laman Kemenhaj.
Imbauan penundaan ini bukan berarti pembatalan permanen, melainkan langkah preventif hingga kondisi dinilai kembali kondusif. Pemerintah menilai aspek keamanan dan pelindungan jemaah harus menjadi prioritas utama.
Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan hingga saat ini belum terdapat dampak terhadap tahapan persiapan yang sedang berlangsung. Seluruh proses perencanaan, koordinasi, dan teknis operasional tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah," tutup Wamenhaj. (*)