Dok. ist (21/3/2026) Efisiensi anggaran ini akan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi kondisi ekonomi.
Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L). Kebijakan ini sebagai upaya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap stabil di tengah gejolak ekonomi dunia imbas perang di timur tengah, dilansir dari Detikcom.
Purbaya juga menjamin efisiensi anggaran ini akan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi kondisi ekonomi.
"Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasi anggaran-anggaran yang baru, jangan diajukan lagi. Menterinya mengajukan terus, itu kita batasi, kita potong kalau yang itu. Yang lain kita akan sesuaikan, tapi tidak akan sampai mempengaruhi ekonomi," ucap Purbaya saat ditemui usai salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (21/3).
Selain itu, soal persentase anggaran yang dipotong, menurut Purbaya saat ini sedang dihitung, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing K/L.
Awalnya, Purbaya mengatakan, mengusulkan masing-masing K/L memotong sendiri anggaran mereka 10%. Namun Purbaya berubah pikiran, dan akan langsung memotong anggaran dan masing-masing K/L nanti menyesuaikan.
"Kita lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10%. Tapi kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah, saya bilang saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Tapi persenannya lagi kita diskusikan," jelas Purbaya.
"Terus, kita akan pastikan belanja-belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu dibelanjakan tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kita pastikan juga likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik, itu saya monitor harian di tempat kita (Kemenkeu)," sambung Purbaya.
Purbaya menambahkan, efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Purbaya, kebijakan ini mencakup berbagai aspek belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang tidak mendesak.
"Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda," katanya beberapa waktu lalu. (**)