Dok. ist (5/5/2026) Sebanyak 1.720 SPPG di Indonesia disetop sementara. Ribuan dapur MBG ternyata tetap menerima insentif Rp 6 juta per hari meski operasionalnya dihentikan.
Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman membeberkan celah potensi korupsi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia tak membeberkan secara terperinci, tapi disebutkan salah satunya jual-beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG.
"Banyak celahnya, banyak celahnya. Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik," kata Dudung di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (5/5), dilansir dari Detikcom.
Dudung enggan menjelaskan celah lain yang berpotensi memunculkan ketimpangan. Ia memastikan akan mengecek langsung ke lapangan untuk memeriksa potensi ketimpangan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan makanan.
"Ah nanti, banyak, jangan saya buka semua di sini ya," ujarnya.
"Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan," lanjut Dudung.
Dudung juga akan memeriksa laporan mengenai SPPG yang ditutup tapi insentif masih berjalan lancar. Hal ini merujuk data Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengungkap sebanyak 1.720 SPPG di Indonesia disetop sementara. Ribuan dapur MBG ternyata tetap menerima insentif Rp 6 juta per hari meski operasionalnya dihentikan.
"Ah justru itu juga nanti akan saya cek. Sudah di-suspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima. Kan begitu," ujarnya.
Lebih lanjut, Dudung mengungkap arahan Presiden Prabowo untuk memeriksa celah potensi ketimpangan di program prioritas nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memperkuat kolaborasi.
"Ya, Presiden mengarahkan kepada saya, 'Pak Dudung, coba dicek'. Karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya salah satunya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan itu nanti akan kita cek. Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait," ujarnya.
"Minta doanyalah. Nanti dan kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan aja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu," lanjut Dudung. (**)