THR PPPK Paruh Waktu Bakal Cair Nih, KDM Sudah Berikan Arahannya -->

Konten promosi mgid tidak terafiliasi dengan media kami.

Breaking news

Live
Loading...

THR PPPK Paruh Waktu Bakal Cair Nih, KDM Sudah Berikan Arahannya

Wednesday, 18 March 2026

Dok ist (18/3/2026) Untuk tingkatan daerah, pemerintah kabupaten maupun kota juga dapat menyesuaikan dan menyampaikan kesiapannya secara terbuka.


Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan setiap bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Namun, besarannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan peraturan terbaru, dilansir dari Detikcom.


"Ya harus (kepala daerah memberikan THR PPPK Paruh Waktu), karena itu ada Peraturan Pemerintah (PP)," ujar dia saat ditemui di Pendopo Cianjur, Selasa (17/3).


Menurut dia, dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 sudah diatur terkait memberikan THR bagi PPPK, termasuk untuk PPPK Paruh Waktu.


Namun, lanjut dia, dalam aturan tersebut hitungan pemberian didasarkan pada masa kerja setelah diangkat menjadi PPPK maupun PPPK Paruh Waktu.


"Kami ingin memberikan utuh, bahkan sudah menyiapkan anggarannya api dalam PP mengaku kalau diberikan secara proporsional terhitung sejak pengangkatan," kata dia.


Menurutnya, Pemprov Jabar sudah menganggarkan Rp 60,8 miliar untuk THR, tetapi dengan adanya aturan tersebut dana yang terpakai hanya Rp 13 miliar.


"Penyiapan biaya itu dilakukan ketika penyusunan APBD 2026 di sebulan Desember. Kan PP-nya keluarnya bulan Maret 2026, tentunya dari sisi struktur pemerintahan kita harus taat pada PP itu, kalau kita melanggar malah nanti berakibat hukum. Jadi diproporsionalkan, di PP-nya kan diatur untuk proporsional."


Dia menambahkan, untuk tingkatan daerah, pemerintah kabupaten maupun kota juga dapat menyesuaikan dan menyampaikan kesiapannya secara terbuka.


"Ya begini aja, kita ini kan era yang terbuka ya. Era terbuka sampai kan sesuatu secara terbuka. Berapa kemampuan anggaran kita dan berapa kewajiban kita, itu aja. Kan semua orang juga akan bisa memahami manakala para pemimpin daerahnya mau berkata jujur, itu aja," kata dia. (*)