Dok. ist (24/3/2026) Langkah ini dimaksudkan untuk membantu menjaga pasokan bahan bakar yang berkelanjutan, memadai, dan mudah diakses, sambil memberikan fleksibilitas terbatas untuk sektor-sektor yang mungkin terpengaruh.
Jakarta - Filipina telah mengizinkan penggunaan sementara dan terbatas dari jenis bahan bakar yang lebih murah namun lebih kotor. Kebijakan itu untuk memastikan pasokan negara tersebut aman mengatasi dampak krisis Timur Tengah.
Dilansir Channel News Asia, Senin (23/3), Departemen Energi (DOE) mengatakan hanya kendaraan dari tahun model 2015 dan sebelumnya, angkutan umum tradisional (jeepney), pembangkit listrik dan generator, serta sektor maritim dan pelayaran yang diizinkan untuk menggunakan produk minyak bumi yang sesuai dengan standar Euro-II.
"Langkah ini dimaksudkan untuk membantu menjaga pasokan bahan bakar yang berkelanjutan, memadai, dan mudah diakses, sambil memberikan fleksibilitas terbatas untuk sektor-sektor yang mungkin terpengaruh," kata DOE dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Detikcom.
DOE memerintahkan perusahaan minyak yang akan menawarkan bahan bakar Euro-II untuk menjaga pemisahan dari Euro-IV di seluruh sistem penyimpanan, transportasi, dan ritel.
Manila beralih ke bahan bakar yang lebih bersih dan sesuai dengan standar Euro-IV dari Euro-II pada tahun 2016. Bahan bakar Euro-IV, yang tetap berlaku, memiliki kandungan sulfur 50 bagian per juta (ppm) dibandingkan dengan 500 ppm untuk bahan bakar Euro-II.
Minggu lalu, ribuan pengemudi jeepney turun ke jalan di seluruh negeri untuk memprotes kenaikan harga solar lokal lebih dari dua kali lipat setelah harga minyak global melonjak karena perang AS-Israel di Iran.
Seperti banyak negara tetangganya di Asia Tenggara, Filipina telah mengambil langkah-langkah seperti memperpendek minggu kerja dan memberikan subsidi bahan bakar untuk mengatasi dampak kenaikan biaya. Kongres juga telah memberikan kekuasaan darurat kepada presiden untuk menangguhkan atau mengurangi pajak bahan bakar.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengatakan dalam pesan video pada Minggu (22/3) bahwa pemerintah sedang berbicara dengan India, Cina, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei tentang kemungkinan pengaturan pasokan bahan bakar.
Negara ini, yang sangat bergantung pada minyak Timur Tengah untuk kebutuhan bahan bakar, akan mengimpor minyak Rusia bulan ini untuk pertama kalinya dalam lima tahun. (**)